GOLBE Bawa Perkara Dugaan Korupsi Irigasi Air Cendam Bawah Lebong Ke KPK Dan Kejagung RI

Minggu, 20 Oktober 2019 | 2:12 pm | 1117 Views

BENGKULU SATU – Kamis (10/10/2019) lalu, Gabungan Ormas dan LSM Bengkulu Bersatu (GOLBE) melakukan aksi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, dalam aksi tersebut GOLBE membawa 10 tuntutan perkara agar segera diselesaikan pihak Kejati. Dari 10 tuntutan tersebut, salah satunya adalah meminta Kejati Bengkulu segera menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek Peningkatan Jaringan Irigasi Air Cedam Bawah, Desa Suka Bumi, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong.

Tuntutan tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya sebelumnya Kejati Bengkulu begitu getol dalam menangani perkara proyek senilai Rp 2,9 Miliar tersebut, dan akan segera menetapkan tersangka, serta menungu hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP dan bahkan telah memeriksa 18 saksi. Tapi faktanya hingga saat ini, belum juga ada penetapan tersangka.

Baca juga :  Kejati Bengkulu Sidik Kasus Korupsi Irigasi Air Cendam Lebong

Merasa belum juga mendapatkan tanggapan serta jawaban dari Kejati Bengkulu mengenai tindak lanjut tuntutan yang disampaikan tersebut, maka GOLBE akan segera membawa kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

“Setelah aksi damai yang kita gelar dua Minggu yang lalu di depan kantor Kejati Bengkulu, dan tak juga mendapatkan jawaban dan tanggapan yang serius dari mereka kita akan segera melanjutkan aksi damai kita di KPK. Menurut rencana dari hasil rapat hari ini, maka Senin kita akan berangkat guna persiapan aksi di KPK,” kata Rustam didampingi Ishak Burmansyah dan Yasmidi, Minggu (20/10/2019).

Aksi GOLBE di depan Kejati Bengkulu, Kamis (10/10/2019) lalu

Diketahui, LSM dan Ormas yang akan berangkat ke KPK diantaranya  Ormas FPR, LSM Pekat, Tegar-RI, Nusantara Institute, LSM Ganses, Lembaga Kitra, Gamak-RI dan Lembaga BCW.

Baca juga : Kasus Korupsi Air Cendam Lebong, Akankah Juga Berjemaah?

Selain itu GOLBE juga akan mempertanyakan mempertanyakan perkembangan fakta persidangan Rico Diansari yaitu pernyataan staf PT Haris Taufan Tura saat menjadi saksi mengungkap uang Rp 1,5 Miliar tersebut diberikan kepada SI atas perintah Direktur utama PT. RPS. Serta GOLBE akan mempertanyakan kembali tindak lanjut laporan yang pernah mereka sampaikan kepada Pihak KPK saat aksi di depan Gedung Merah Putih Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 16 Januari 2019 lalu.

Dalam hal ini, Rustam selaku Koordinator Lapangan (Korla) ketika itu sudah dipanggil dan dimintai keterangan oleh pihak KPK untuk memaparkan apa saja yang diketahui secara jelas dibalik dugaan yang disampaikan mereka ke KPK Januari lalu tersebut.

Baca juga : Perkara Irigasi Air Cendam Lebong, Kejati Telah Periksa 18 Saksi

Kemudian, GOLBE juga mempetanyakan dugaan pemufakatan jahat pada dinas PUPR Kota Bengkulu tahun 2016 sampai 2017, yang mana pada Tahun 2016 berdasarkan hasil LHP BPK Bengkulu diketahui terdapat kelebihan pembayaran proyek Rp. 1.394.175.712 dalam pekerjaan empat Paket jalan dan tiga trotoar, dan pada tahun 2017 dari LHP BPK terdapat kerugian negara dalam enam paket pekerjaan jalan senilai Rp. 3.084.519.994.

Berikut 10 Point yang menjadi pokok pembahasan dan pelaporan yang nantinya sebagai bahan referensi kepada KPK dan Kejagung RI diantaranya :

1. Meminta Kejaksaan Tinggi Bengkulu Mengusut Tuntas Kerugian Negara Berdasarkan Audit BPK Tahun 2018 di Pemkab Kepahiang, Pemkab Lebong, Pemkab Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Mukomuko, Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah TA. 2016, TA. 2017 dan 2018.

2. Meminta Kejati Bengkulu mengusut Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Pemufakatan jahat dalam Kegiatan Rehabilitasi/ Peningkatan 6 (enam) paket jalan Kota Bengkulu TA. 2017 yang dilaksanakan PT. Roda Teknindo Purajaya, PT. Fito Bersaudara Perkasa, PT. Kamajaya Adiguna dan PT. Belibis Raya Group dengan kerugian Negara Rp. 3.084.519.994,15 pada Dinas PUPR Kota Bengkulu.

3. Meminta Kejati Bengkulu menuntaskan perkara dugaan korupsi pembangunan Smart City simpang 5 Ratu Samban Kota Bengkulu tahun 2016–2017. 

4. Menuntaskan Pengusutan Dugaan Korupsi Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2016 dengan nilai 9 milyar yang pernah dilakukan penggeledahan oleh Kejati di Kantor Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) pada Rabu 4 Juli 2018.

5. Meminta Kejati mengusut dugaan Korupsi di kabupaten Rejang Lebong :

a. Dugaan masalah pengadaan Alkes Rejang Lebong tahun 2017 dengan anggaran 16 Milyar yang gagal perencanaan

b. Dugaan Korupsi IPAL di RSU Rejang Lebong

c. Dugaan Korupsi Pembangunan Rumah terapung di Danau Mas Lestari

6. Meminta Kejati Bengkulu
Segera menetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Peningkatan Jaringan Irigasi Air Cedam Bawah Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong.

7. Meminta Kejati menetapkan tersangka Dugaan Tindak Pidana korupsi pembelian lahan kantor Camat Tebat Karai Kabupaten kepahiang APBD TA. 2015. 

8. Meminta Kejati Bengkulu mengusut Tuntas Dugaan Pungli berkedok Sumbangan Sukarela yang terjadi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten Kepahiang.

9. Meminta Kejati Bengkulu Mengusut Dugaan permintaan fee oleh beberapa anggota DPRD Kabupaten Kepahiang untuk menyetujui dan membuat Perda peminjaman dana ke PT. SMI, serta dana ketok palu pada setiap anggaran baru APBD dan APBDP.

10. Meminta Kejati mengusut dugaan Korupsi Pembangunan Pasar Kecamatan Padang Guci Hulu dan Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Tahun 2018. [Traaf]

 

Related Post

Leave a Reply