Bangun Asset Kabupaten Gunakan DD, Artinya Tabrak 3 Aturan

Kamis, 11 Juli 2019 | 11:13 am | 414 Views

BENGKULU SATU, Curup – Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) pada Bidang Asset, memberikan himbauan keras kepada Pemerintahan Desa agar tidak melakukan pembangunan fisik infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi ataupun yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Hal tersebut tidak dibenarkan, karena akan melanggar tiga aturan yang telah mengatur didalamnya.

“Ada tiga peraturan yang dilanggar oleh Pemerintahan Desa, jika mereka melakukan kegiatan pembangunan fisik pada asset yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi,” tegas Yudi Irawan, Kepala Bidang Asset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Rejang Lebong saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (11/07/2019).

Yudi Irawan, Kepala Bidang Asset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Rejang Lebong

Dijelaskan Yudi, tiga aturan yang bakal dilanggar bila memaksakan pembangunan fisik infrastruktur pada asset yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten ataupun Pemerintah Provinsi yakni:
1.Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan asset milik daerah.
2.Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rejang Lebong nomor 3 tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah.
3.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

“Berdasarkan ketiga aturan tersebut, sudah sangat jelas, jika penggunaan Dana Desa (DD) hanya diperbolehkan untuk melakukan Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa. Jadi, dilarang keras Dana Desa (DD) digunakan untuk melakukan pembangunan fisik pada apapun yang masuk dalam katagori kewenangan pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi,” ujarnya.

Yudi menambahkan, batasan-batasan maupun kewenangan-kewenangan penggunaan Dana Desa yang diaturkan dalam ketiga aturan tersebut benar benar harus diperhatikan oleh Pemerintahan Desa, dalam penggunaan Dana Desa di Kabupaten Rejang Lebong. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum kedepannya.

“Jadi Dana Desa tidak bisa digunakan asal asalan untuk membangun apa saja. Sudah ada payung hukumnya yang mengatur. Jika dilanggar ya kedepannya pasti akan berurusan dengan hukum, ” tegas Yudi Irawan.

Untuk diketahui, Permendes PDTT nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 telah ditandatangani oleh Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo pada tanggal 20 September 2018. Permendes PDTT nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2018 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana di Jakarta, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448.

Sehingga, Permendes PDTT nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 menjadi acuan bagi Desa di seluruh Indonesia dalam menyelenggarakan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa pada tahun 2019. [BN1]

Related Post

Leave a Reply