RSUD LEBONG

Polemik HGU PT BRS, DPRD Provinsi Bengkulu Sambangi Desa Pukur

Polemik HGU PT BRS DPRD Provinsi Bengkulu Sambangi Desa Pukur 4

BENGKULU SATU – Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu menyambangi Desa Pukur Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara, Jumat, 8 Maret 2019. Ketua Komisi II Mulyadi Usman, didampingi anggota DPRD Provinsi Bengkulu Batara Yudha dan Sujono, berdialog dengan perwakilan masyarakat dan PT BRS, terkait polemik lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Bimas Raya Sawitindo (BRS).

Perwakilan masyarakat secara tegas menyampaikan bahwa puluhan tahun lalu tanah serta rumah mereka tidak bisa diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM), dengan alasan Kantor Pertanahan Bengkulu Utara mengatakan keseluruhan wilayah desa mereka masuk kawasan HGU. Namun ketika masyarakat meminta surat bukti atas pernyataan tersebut pihak kantor pertanahan tidak memperbolehkan bahkan terkesan takut.

Masyarakat juga meminta pihak Kantor Pertanahan Bengkulu Utara serta Kanwil BPN Provinsi Bengkulu mengambil sikap tegas dengan tidak merekomendasikan dan/atau menolak permohonan pembaharuan HGU oleh PT BRS dan segera kembalikan lahan desa yang diklaim PT BRS.

Sementara itu, Perwakilan PT BRS yg diwakili oleh Manajer Kebun Kasman menyampaikan bahwa PT BRS telah mengurusi perpanjangan HGU sejak tahun 2016 namun belum terbit sampai sekarang, bahkan menurut Kasman pada tahun 2016 juga PT BRS telah menandatangani surat pernyataan pelepasan sebagian HGU kepada negara seluas 2300 hektare.

Terkait hal itu, ketika ditanya dokumen terkait tidak dalam penguasaan Kasman, dia berdalih seluruh dokumen dalam penguasaan Junaidi selaku Humas PT BRS yang berdomisili di Kota Bengkulu.

Menanggapi polemik tersebut, Ketua Komisi II Mulyadi Usman berjanji dalam waktu dekat akan segera memanggil pihak terkait, seperti BPN, Pemprov Bengkulu, masyarakat dan PT BRS, untuk mencari solusi yang konstitusional atas persoalan tersebut.

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Batara Yudha Pratama Wijaya berjanji komisi II akan segera mendesak pemerintah daerah untuk mengajukan surat permohonan pelepasan atau pengembalian sebagian HGU yang notabene wilayah desa.

Komisi II pada prinsipnya akan mengontrol persoalan ini sampai dengan selesai, sampai masyarakat berkuasa atas miliknya, sampai masyarakat bisa menerbitkan sertifikat.

Komisi II berkomitmen mencari solusi penyelesaian diklaimnya Desa Pukur, Lubuk Sematung dan Ketapi oleh PT BRS sebagai kawasan HGU. (Adv)

Polemik HGU PT BRS, DPRD Provinsi Bengkulu Sambangi Desa Pukur
Polemik HGU PT BRS, DPRD Provinsi Bengkulu Sambangi Desa Pukur
Polemik HGU PT BRS, DPRD Provinsi Bengkulu Sambangi Desa Pukur

Bengkulusatu.co.id

Media Siber BENGKULUSATU.co.id diterbitkan oleh PT Bengkulu Sekolah Bersama. Akta Nomor 46 Tanggal 26 September 2017. Pengesahan SK Menkumham RI Nomor AHU-0049482.AH.01.01.Tahun 2017

Baca Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Newsletter

Media Siber Bengkulusatu.co.id ~ Sekolah Bersama

LOGO-JMSI-1
WhatsApp Image 2020-08-20 at 20.37.53
Dinkes Kota Bengkulu Covid-19
BPKAD Kota Bengkulu Covid-19

Recent News