RSUD LEBONG

Gubernur Bengkulu Dilaporkan ke Bareskrim, Pemprov Tanggapi Santai

Gubernur Bengkulu Dilaporkan ke Bareskrim, Pemprov Tanggapi Santai

BENGKULU SATU – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Lentera Kedaulatan Rakyat (Lentera), Jumat 4 Januari 2018. Rohidin dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan wewenang terkait upah pungut pajak dan retribusi di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu.

“Kasusnya mirip dengan kasus UJH, terkait SK yang diterbitkan oleh Gubernur Bengkulu, tahun 2017-2018,” kata Presiden Lekra Deno Marlandone usai melapor di Jakarta.

Kata Deno lagi, peran Rohidin dalam kasus itu menerbitkan SK yang diduga berakibat pada kerugian negara. Selain itu, Rohidin juga menerima kucuran dana dari upah pungut itu yang diduga berdasarkan SK tidak yang berlaku surut.

“Kalau Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah bisa jadi tersangka dengan kasus yang mirip, kenapa dalam kasus ini tidak bisa jadi tersangka, kita percayakan kepada penyidik Polri untuk mengungkapnya,” ujar Deno.

“Laporan sudah disampaikan hari ini, Jumat, sebelumnya juga kami sudah berkoordinasi dengan penyidik di Bareskrim Polri, kita berharap kasus ini diungkap cepat agar tidak terjadi politisasi,” imbuh Deno.

Dijelaskan Deno, dalam kasus itu, mulanya dibentuk tim pelaksana pemungutan dan besaran insentif pemungutan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan di Provinsi Bengkulu.

Kemudian, lanjut Deno, SK dikeluarkan pada 30 Mei 2018 namun berlaku surut 1 Januari 2018.

“Dalam rentang waktu itu, uang negara ratusan juta dicairkan tidak sesuai mekanisme, namun untuk pembuktian kerugian negara, itu tugas penyidik bersama BPK RI, kita percaya penuh kepada Polri untuk mengungkap kasus ini, sebab bisa jadi ada kejahatan di balik keputusan birokrasi, sementara ini, kami hanya bisa menduga,” tandas Deno.

Terpisah, Sekda Provinsi Bengkulu, Nopian Andusti menanggapi laporan LSM Lentera tersebut, secara tegas mengatakan tidak ada penyalahgunaan wewenang, dan semua berdasarkan perundang-undangan.

“Semua sudah sesuai dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009, tentang pajak daerah dan restribusi daerah, serta peraturan pemerintah nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemeberian dan pemanfaatan insensif pemungutan pajak daerah dan restribusi daerah. Jadi tidak ada penyalahgunaan,” tegas Nopian.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Setda Provinsi Bengkulu, Mukhlisin menjelaskan apa yang disampaikan Sekda sudah sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan restribusi daerah.

“Di dalam pasal 171 undang-undang nomor 28 tahun 2009, dijelaskan bahwa tata cara pemberian dan pemanfaatan intensif pemungutan pajak daerah dan restribusi daerah, diatur dengan peraturan pemerintah. Hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah nomor 69 Tahun 2010,” ujar Mukhlisin

Dalam peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010, lanjut Mukhlisin, disitu dijelaskan berdasarkan pasal 8, penerima pembayaran insensif ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

“Gubernur telah menetapkan dengan keputusan gubernur yang terakhir, yaitu nomor A.271.BPKD tahun 2018, tentang tim dan alokasi intensif pemungutan PKB, BBNKB, PBBKB dan pajak air permukaan yang ditetapkan pada tanggal 30 Mei 2018 dan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2018,” tambah Mukhlisin.

Terkait Retroaktif atau diberlakusurutkan ketetapan tersebut, menurut Mukhlisin, dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam lampiran 156, disebutkan yang intinya bahwa berlaku surut itu boleh kecuali masalah pidana, baik jenis, berat, sifat san klasifikasinya.

Sebagai pembanding, Mukhlisin juga sudah koordinasi dengan beberapa daerah termasuk Bangka Belitung, Kota Palembang, DKI Jakarta dan Pasuruan Jawa Timur.

“Bangka Belitung misalnya, berdasarkan Pergub no 19 tahun 2017 tentang pemberian insensif Pemungutan Pajak Daerah yang ditandatangani Rustam Efendi, ditetapkan tanggal 31 Maret 2017 dan diberlakukan 1 Januari 2017. Atau DKI Jakarta yang detetapkan 10 Mei 2017 dan diberlakukan 1 Januari 2017, termasuk Kota Palembang yang ditetapkan 5 Mei 2014 dan diberlakukan 3 Januari 2017,” pungkas Mukhlisin.

Sebelumnya, terkait laporan LSM ini, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menanggapi santai. Menurut Rohidin, dalam negara demokrasi ini hal biasa dan menandakan kontrol dari masyarakat sangat baik untuk kemajuan Bengkulu. [Traaf]

Bengkulusatu.co.id

Media Siber BENGKULUSATU.co.id diterbitkan oleh PT Bengkulu Sekolah Bersama. Akta Nomor 46 Tanggal 26 September 2017. Pengesahan SK Menkumham RI Nomor AHU-0049482.AH.01.01.Tahun 2017

Baca Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Newsletter

Media Siber Bengkulusatu.co.id ~ Sekolah Bersama

LOGO-JMSI-1
WhatsApp Image 2020-08-20 at 20.37.53
Dinkes Kota Bengkulu Covid-19
BPKAD Kota Bengkulu Covid-19

Recent News