RSUD LEBONG

Hasil Rapat Komisi III DPRD Kota Bengkulu, Minta Kepsek ‘Dicopot’

Hearing Dengan Dinas Pendidikan Komisi III DPRD Kota Bengkulu Minta Kepsek Dicopot 4

BENGKULU SATU – Komisi III DPRD Kota Bengkulu menggelar rapat komisi, Rabu 28 Februari 2018. Guna membahas lebih lanjut kasus penganiayaan yang dialami Yuli Setiawati, Guru SMPN 21. Yang pelakunya adalah Kepala Sekolahnya sendiri, SP (nama inisial).

Terhadap kasus ini, Komisi III menegaskan bahwa harus ada sanksi tegas yang diberikan, sebagai efek jera. Hingga ke depan tidak ada lagi kasus penganiayaan yang dilakukan sesama tenaga pendidik. Sebab hal ini telah mencoreng nama institusi pendidikan.

Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Kota Bengkulu Sudisman

“Guru yang harusnya bisa mengendalikan emosi, justru bertindak emosional. Harus ada sanksi tegas, misal dicopot dari jabatan kepseknya. Tapi pemberian sanksi juga harus mengacu pada Permendikbud dan peraturan lainnya, namun yang pasti sanksi tegas harus diberlakukan. Ini untuk efek jera, agar ke depan tidak terjadi lagi,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Bengkulu Sudisman.

Usai menggelar rapat komisi, Komisi III DPRD Kota Bengkulu melanjutkan rapat dengan melibatkan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu.

Pada kesempatan ini, Komisi III meminta Dinas Pendidikan mengevaluasi proses rekrutmen kepsek dan proses pembinaan guru harus dilakukan secara maksimal. Terkait upaya hukum yang dilakukan Yuli, ia sangat memaklumi dan menghargainya. Kendati demikian ia mengimbau Dinas Pendidikan memfasilirasi proses mediasi.

“Mediasi dalam artian agar tidak ada dendam di kemudian hari. Kita menghargai upaya hukum yang ditempuh,” ujar Sudisman.

Baca Rekrutmen Kepsek Diminta Dievaluasi

Sementara itu, Kadis Pendidikan Rosmayetti mengungkapkan bahwa seperti apa sanksi yang akan diberikan, menunggu hasil dan keputusan dari tim. Pihaknya juga masih menunggu instruksi dari Penjabat Walikota Budiman Ismaun.

“Untuk sanksi kita masih menunggu hasil dari tim, Insya Allah hari ini, yang pasti kita sudah melakukan BAP, melaporkan dan mengumpulkan data-data dan informasi terkait kejadian ini. Kita juga menunggu instruksi Penjabat Walikota, kalau memang harus diganti ya diganti,” kata Rosmayetti.

Saat ini, sambungnya, Dinas Pendidikan sudah menunjuk Pengawas Pembina sebagai Pejabat Harian di SMPN 21 untuk sementara menggantikan SP. Hal ini dilakukan guna memastikan proses kegiatan belajar dan mengajar berlangsung dengan baik. [ias/Adv]

Komisi III DPRD Kota Bengkulu tegas minta oknum kepsek ‘dipecat’
Rapat Komisi III DPRD Kota Bengkulu bersama Dinas Pendidikan Kota Bengkulu

Bengkulusatu.co.id

Media Siber BENGKULUSATU.co.id diterbitkan oleh PT Bengkulu Sekolah Bersama. Akta Nomor 46 Tanggal 26 September 2017. Pengesahan SK Menkumham RI Nomor AHU-0049482.AH.01.01.Tahun 2017

Baca Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Newsletter

Media Siber Bengkulusatu.co.id ~ Sekolah Bersama

LOGO-JMSI-1

Recent News