RSUD LEBONG

Paripurna Nota Penjelasan Raperda BUMD dan Pajak Daerah

Paripurna Nota Penjelasan Raperda BUMD dan Pajak Daerah 4

BENGKULU SATU – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kini masih berbentuk perusahaan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, dasar hukumnya sudah tidak relevan lagi. Hal ini disampaikan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dalam Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, dengan agenda mendengarkan nota penjelasan gubernur atas Raperda tentang BUMD dan Pajak Daerah, Rabu, 27 Februari 2019.

Raperda ini bertujuan untuk mengelola potensi dan meningkatkan pendapatan asli daerah, sambung Rohidin, begitu juga Raperda tentang Pajak Daerah, pengambilan pajak dan retribusi daerah harus berdasarkan undang-undang.

“Karenanya perlu dilakukan perubahan kedua atas Perda Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,” kata Rohidin.

Perubahan tersebut disesuaikan dengan nomenklatur perangkat daerah dan pelaksana teknis daerah berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Paripurna ini sendiri dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Ihsan Fajri, didampingi Wakil Ketua I Edison Simbolon dan Wakil Ketua III Elfi Hamidy. (Adv)

Paripurna Nota Penjelasan Raperda BUMD dan Pajak Daerah
Paripurna Nota Penjelasan Raperda BUMD dan Pajak Daerah
Paripurna Nota Penjelasan Raperda BUMD dan Pajak Daerah

Bengkulusatu.co.id

Media Siber BENGKULUSATU.co.id diterbitkan oleh PT Bengkulu Sekolah Bersama. Akta Nomor 46 Tanggal 26 September 2017. Pengesahan SK Menkumham RI Nomor AHU-0049482.AH.01.01.Tahun 2017

Baca Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Newsletter

Media Siber Bengkulusatu.co.id ~ Sekolah Bersama

LOGO-JMSI-1
WhatsApp Image 2020-08-20 at 20.37.53
Dinkes Kota Bengkulu Covid-19
BPKAD Kota Bengkulu Covid-19

Recent News