RSUD LEBONG

Pers Dilindungi Hukum, Pemerintah Tak Bisa Intervensi

Pers Dilindungi Hukum, Pemerintah Tak Bisa Intervensi

BENGKULU SATU – Seperti tahun-tahun sebelumnya, Surat Kabar Harian (SKH) Rakyat Bengkulu (RB) menggelar Diklat Jurnalistik. Tahun ini pun RB kembali menggelar Diklat jurnalistik, kali ini merupakan yang ke IX, yang dilaksanakan tanggal 6 – 16 Februari 2019.

“Diklat ini dengan tujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman seputar jurnalistik, agar bisa menjadi jurnalis yang profesional dan taat aturan kode etik pers,” ungkap Ketua Panitia Diklat, Fazlur Rahman, S.Hum, Rabu (6/2/2019).

Pada Diklat jurnalistik yang diikuti 30 peserta dari kalangan umum serta ASN yang bekerja di Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu ini, Zul sapaan akrabnya mengharapkan nantinya dapat mengolah  informasi kegiatan di pemerintahan dengan baik dan benar.

“Sehingga informasi seputar pemerintahan dapat dicerna dan dimengerti masyarakat nantinya,” harapnya.

Sementara itu, hari pertama Diklat jurnalistik ini diisi pemateri dari pimpinan media siber BencoolenTimes.com yang juga Ketua PWI  Bengkulu Non aktif, Zacky Antoni, SH, MH

Dikatakan Zacky, dalam kesempatan ini dirinya mengisi materi terkait kode etik dan hukum pers.

“Wartawan harus patuh terhadap kode etik pers sesuai dengan UU Pers No 40 Tahun 1999 tentang Pers,” ungkap  Zacky.

Lanjut Zacky, landasan hukum jurnalistik jelas diatur dalam UU No 40 Tahun 1999, dalam UU tersebut mengatur perlindungan hukum terhadap wartawan.

“Perlindungan hukum yg dimaksud dalam UU Pers adalah terkait kegiatan jurnalistik. Kalau diluar itu, wartawan sama dengan warga negara lainnya. Misal, kalau ada wartawan maling, ya tidak ada perlindungan,” tegas Zacky.

Sambung Zacky, UU pers juga mengatur pers nasional tidak diperbolehkan dibredel atau penyensoran, jadi pemerintah tidak bisa lagi mengintervensi pers seperti zaman orde baru.

“Awak pers juga harus menjaga kebebasan ini sebaik mungkin, Pers harus bisa menjaga kepercayaan publik dengan cara membuat pemberitaan yg profesional, objektif, berimbang dan mendidik. Misalnya membuat berita korupsi jangan menghakimi, coverboth side, serta dalam membuat berita asusila, kalau korban anak anak identitasnya disamarkan. Kalau pelaku kejahatan anak anak, identitas juga disamarkan,” pungkas Zacky dihadapan peserta Diklat. [Traaf]

Bengkulusatu.co.id

Media Siber BENGKULUSATU.co.id diterbitkan oleh PT Bengkulu Sekolah Bersama. Akta Nomor 46 Tanggal 26 September 2017. Pengesahan SK Menkumham RI Nomor AHU-0049482.AH.01.01.Tahun 2017

Baca Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Newsletter

Media Siber Bengkulusatu.co.id ~ Sekolah Bersama

LOGO-JMSI-1
WhatsApp Image 2020-08-20 at 20.37.53
Dinkes Kota Bengkulu Covid-19
BPKAD Kota Bengkulu Covid-19

Recent News