RSUD LEBONG

PUPR Kota Jalin Kerja Sama di Bidang Hukum dengan Kejari

PUPR Kota Jalin Kerja Sama di Bidang Hukum dengan Kejari 3

BENGKULU SATU – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu teken Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu, Selasa, 19 Maret 2019. Kerja sama ini untuk penanganan permasalahan di bidang perdata dan tata usaha Negara. Dengan tujuan agar pembangunan infrastruktur di Kota Bengkulu bisa berjalan lancar dan sesuai aturan, serta menghindari kerugian Negara.

Kadis PUPR Kota Bengkulu Syafriandi mengatakan, kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas PUPR untuk kebutuhan masyarakat dalam bidang infrastruktur. Sebaliknya, keinginan Pemerintah Kota Bengkulu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut harus cepat.

“Maka dari itu, kecepatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentunya tidak meninggalkan proses dan prosedur. Jadi kita bekerja sama dengan kejaksaan melalui TP4D, supaya proses dan prosedur ini dilalui dengan baik sehingga nanti pekerjaan selesai tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” kata Syafriandi.

Ia menambahkan, yang diajukan kepada TP4D adalah untuk dilakukan pendampingan yakni pekerjaan dengan total anggaran sebesar Rp299 Miliar pada paket di PUPR.

“Yang strategis itu pembangunan alun-alun, beberapa ruas jalan dan dana dari SMI inipun kita ajukan untuk dilakukan pendampingan,” ungkapnya.

PUPR Kota Jalin Kerja Sama di Bidang Hukum dengan Kejari

Sementara itu, Kajari Bengkulu Emilwan Ridwan mengungkapkan, Dinas PUPR Kota Bengkulu telah mengajukan pendampingan terkait beberapa kegiata pembangunan dan itu merupakan proyek strategis.

“Kita juga sudah memberitahukan Dinas PUPR Kota Bengkulu untuk melakukan pemaparan proyek strategis yang akan dilaksanakan dan kita meminta dalam minggu ini sudah dilaksanakan karena beberapa kegiatan itu harus dilakukan tahun 2019 ini,” katanya.

Emilwan menyebutkan, pihaknya sudah membentuk tim pengawalan dan pengamanan pembangunan kegiatan tersebut, agar pekerjaan dilakukan dan selesai sesuai dengan jadwal serta berjalan lancar.

“TP4D ini berangkat dari amanah pimpinan, dari pemerintah pusat melalui Kejaksaan Agung hingga ke kita. Saya tegaskan, tugas kita itu mengawas setiap tahapan penanganan pembangunan kegiatan tersebut. Kemudian setiap tahapan itu akan kita awasi dan memonitoring serta memberikan masukan bagaimana kegiatan ini bisa terlaksana sesuai dengan jadwal hingga regulasi yang ada,” tuturnya.

Di sisi lain, Emilwan menegaskan bahwa tidak semua kegiatan pendampingan yang diminta oleh PUPR dipenuhi, maka dari itu ada tahapan presentasi atau pemaparan dilakukan satuan kerja di depan tim.

“Dari sana kami nantinya akan melihat, apa ini bisa didampingi atau tidak karena ketika terjadi yang tidak memungkinkan maka kita tidak akan mendampingi, tapi kegiatan yang bersifat strategis dan betul-betul harus dikawal apalagi menyangkut kemaslahatan orang banyak, itu mesti kita kawal, supaya ini tidak bergeser dan menyimpang. Tentunya kalau kita sudah memberikan pandangan atau arahan tapi pekerjaan itu bergeser atau menyimpang, tentu kita akan melakukan tindakan represif. Kita berharap mudah-mudahan ke depan semuanya berjalan sesuai dengan yang kita inginkan,” pungkasnya. [ias/adv]

PUPR Kota Jalin Kerja Sama di Bidang Hukum dengan Kejari
PUPR Kota Jalin Kerja Sama di Bidang Hukum dengan Kejari

Bengkulusatu.co.id

Media Siber BENGKULUSATU.co.id diterbitkan oleh PT Bengkulu Sekolah Bersama. Akta Nomor 46 Tanggal 26 September 2017. Pengesahan SK Menkumham RI Nomor AHU-0049482.AH.01.01.Tahun 2017

Baca Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Newsletter

Media Siber Bengkulusatu.co.id ~ Sekolah Bersama

LOGO-JMSI-1
WhatsApp Image 2020-08-20 at 20.37.53
Dinkes Kota Bengkulu Covid-19
BPKAD Kota Bengkulu Covid-19

Recent News