RSUD LEBONG

Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu TA 2017 Ditetapkan Menjadi Perda

penandatanganan surat keputusan DPRD Provinsi Bengkulu dan persetujuan bersama Plt Gubernur Bengkulu
penandatanganan surat keputusan DPRD Provinsi Bengkulu dan persetujuan bersama Plt Gubernur Bengkulu

BENGKULU SATU – Sekira pukul 20.00 WIB, Selasa (24/7/2018), DPRD Provinsi Bengkulu menggelar rapat paripurna ke 12 masa persidangan ke-2 tahun sidang 2018 dengan agenda Pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi bengkulu tahun anggaran 2017 (Sisa Perhitungan), Pengambilan keputusan dan penandatanganan keputusan bersama, dan Sambutan Gubernur Bengkulu.

Sebagaimana diketahui, rapat paripurna ini merupakan lanutan dari Rapat paripurna ke 11 masa persidangan ke-2 tahun sidang 2018 pada Selasa (24/7/2018) sekira pukul 13.00 WIB, dimana Badan Anggaran (DPRD) Provinsi Bengkulu telah menyampaikan laporan hasil pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2017 (Sisa Perhitungan) tersebut.

Dalam paripurna ke-12 masa persidanaan kedua ini, dalam pendapat akhir-nya semua fraksi yang ada di DPRD Provinsi Bengkulu menyetujui Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Namun, dalam pendapat akhir tersebut beberapa fraksi pun juga memberikan beberapa catatan untuk pemerintah Provinsi Bengkulu, terutama Gubernur Bengkulu.

Seperti pendapat akhir yang disampaikan fraksi Kaeadilan dan Pembangunan yang disampaikan langsung oleh Ketua fraksi, Hendrizal Apriansyah, yang memberikan catatan agar pemérintah lebih selektif dalam menentukan asumsi Silpa tahun berjalan, sehingga tidak terjadi lagi nilai sisa perhitungan anggaran yang tidak sesuai dengan asumsi silpa yang ditetapkan pada tahun mendatang, hal tersebut lantaran adanya Sisa Lebih Perhitungan (Silpa) APBD tahun anggaran 2017 yaitu sebesar Rp 351.088.168.926,52. Yang mana anggaran tersebut telah di formulasikan dalam APBD tahun 2018 sebesar kurang lebih 450 miliar dalam pos anggaran pendapatan silpa tahun 2017 yang mengakibatkan mengakibatkan terjadi defisit sebesar kurang lebih 99 miliar.

Tak hanya itu, Pemerintah provisni juga diminta untuk meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), meminta Plt Gubernur untuk segera melakukan tindak lanjut sesuai dengan petunjuk dari BPK dan peraturan UU yang berlaku terkait adanya temuan-temuan dalam laporan keuangan tahun 2017 hasil pemeriksaan BPK RI, melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sumber pendapatan baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pendapatan yang bersumber dari dana transfer dari pusat trutama Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) agar mencapai target yang telah disepakati yakni 10 persen atau lebih.

“Setelah memberikan masukan dan saran terhadap laporan hasil pembahasan yang disampaikan oleh Banggar DPRD Provinsi Bengkulu terhadap Raperda provinsi bengkulu tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2017, maka dengan mengucapkan bissmilahirahmanirahim fraksi keadilan dan pembangunan setuju Raperda tersebut ditingkatkan menjadi Perda Provinsi Bengkulu sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucap Hendrizal, Selasa (28/7/2018).

Setelah disetujui oleh seluruh fraksi, Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Ikhsan Fajri serta dihadiri langsung oleh Plt Gubenur Bengkulu ini dilanjutkan dengan penandatanganan surat keputusan DPRD Provinsi Bengkulu dan persetujuan bersama Plt Gubernur Bengkulu, yang disaksikan oleh Ketua-ketua fraksi dan Forkopimda.

“Mudah-mudahan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2017 (Sisa Perhitungan) yang telah sama-sama kita setujui dan ditetapkan menjadi Perda akan menjadi pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Bengkulu dimasa yang akan datang,” kata Ikhsan Fajri menutup Paripurna tersebut. [Traaf/ADV]

Ketua Fraksi Keaadilan dan Pembangunan, Hendrizal Apriansyah usai membacakan Pandangan umum fraksi
Plt Gubenur Bengkulu, Rohidin Mersyah saat penandatanganan surat keputusan DPRD Provinsi Bengkulu dan persetujuan bersama Plt Gubernur Bengkulu, yang disaksikan oleh Ketua-ketua fraksi dan Forkopimda. 
Foto bersama usai penansatanganan

Wilzentra Apriza

Media Siber BENGKULUSATU.co.id diterbitkan oleh PT Bengkulu Sekolah Bersama. Akta Nomor 46 Tanggal 26 September 2017. Pengesahan SK Menkumham RI Nomor AHU-0049482.AH.01.01.Tahun 2017

Baca Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Newsletter

Media Siber Bengkulusatu.co.id ~ Sekolah Bersama

LOGO-JMSI-1
WhatsApp Image 2020-08-20 at 20.37.53
Dinkes Kota Bengkulu Covid-19
BPKAD Kota Bengkulu Covid-19

Recent News