RSUD LEBONG

Sekwan Kelebihan Setor ke BPK, Konsornas LSM: Itu Mustahil

Sekwan Kelebihan Setor ke BPK, Konsornas LSM Itu Mustahil

BENGKULU SATU – Ketua Konsorsium Nasional Lembaga Swadaya Masyarakat (Konsornas LSM) Provinsi Bengkulu Saipul Anwar menanggapi pemberitaan di sejumlah media bahwa BPK belum mengembalikan sepenuhnya terkait adanya kelebihan pembayaran dari temuan sebesar Rp. 1.101.880.000. Berdasarkan LHP LKPD 2017 tertanggal 28 Mei 2017 terdapat kelebihan pembayaran uang harian yang seharusnya ditarik kembali oleh pihak Sekwan, seperti dilansir dari rmolbengkulu.com

“Mustahillah jika Sekwan DPRD Provinsi Bengkulu mengaku BPK belum mengembalikan sepenuhnya terkait adanya kelebihan pembayaran dari temuan sebesar satu milyar lebih tersebut. Sebab setahu saya jika mengacu PP 38 Tahun 2016 tentang Tata cara tuntutan ganti rugi negara itu pengembalian kerugiaan negara dilakukan ke Kas Daerah atau Kas Negara, bukan ke Kas BPK,” kata Saipul, Sabtu (15/9/2018).

Menurut Saipul, dalam tuntutan ganti rugi itu dikeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang disebut SKP2KS itu  ditetapkan oleh Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati atau Walikota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. 

“Dalam tuntutan ganti rugi itu nanti dikeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang disebut SKP2KS itu  ditetapkan oleh  gubernur yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, kemudian  Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) memproses penyelesaian kerugian negara, kemudian TPKD dalam waktu 7 hari kerja setelah dibentuk memberikan laporan kepada pejabat yang membentuknya kemudian setelah melalui proses nantinya Pihak Yang Merugikan atau ahli Warisnya melakukan penyetoran ke Kas Daerah, dalam hal pihak yang Merugikanatau Ahli Warisnya dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Daerah atas dasar pengurangan tagihan,” Ujar Saipul Anwar LSM yang dikenal intens dalam melakukan kajian hukum di Provinsi Bengkulu ini. [Traaf]

Wilzentra Apriza

Media Siber BENGKULUSATU.co.id diterbitkan oleh PT Bengkulu Sekolah Bersama. Akta Nomor 46 Tanggal 26 September 2017. Pengesahan SK Menkumham RI Nomor AHU-0049482.AH.01.01.Tahun 2017

Baca Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Newsletter

Media Siber Bengkulusatu.co.id ~ Sekolah Bersama

LOGO-JMSI-1
WhatsApp Image 2020-08-20 at 20.37.53
Dinkes Kota Bengkulu Covid-19
BPKAD Kota Bengkulu Covid-19

Recent News