RSUD LEBONG

Tuding Grab Tak Berizin, SSI Kota Bengkulu Minta Grab Ditutup

SSI Kota Bengkulu saat hearing dengan Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu
SSI Kota Bengkulu saat hearing dengan Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu

BENGKULU SATU – Meski keberadaan transportasi online Grab mendapatkan perhatian baik dari masyarakat Kota Bengkulu pada masa sekarang ini, namun disisi lain Grab juga mendapatkan penolakan dari para sopir angkutan kota (Angkot) yang tergabung dalam Serikat Sopir Insonesia (SSI) Kota Bengkulu. Penolakan tersebut lantaran keberadaan Grab membuat pengahasilan para sopir angkot menurun, dan mereka juga menuding Grab belum memiliki izin.

Untuk itulah, sekira pukul 9.00 WIB, Serikat Sopir Indonesia (SSI) Kota Bengkulu telah melakukan hearing ke Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bengkulu, dalam hearing tersebut mereka meminta agar transportasi online Grab di Kota Bengkulu ditutup.

Saat dikonfirmasi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, Budi Djatmiko membenarkan jika SSI meminta Grab ditutup, dan harus mentaati Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

“Hearing ini terkait angkutan online (Grab) untuk tidak bisa menjalankan transportasi di Kota Bengkulu. Grab ini harus melaksanakan peraturan menteri 108 dan izinya juga belum ada. Kemudian, kalau izinnya belum ada otomatis kita matikan kan ilegal ini penyampaian aspirasi dari kawan-kawan angkutan kota. Kalau ada izinnya ya gak apa-apa,” kata Budi, Jum’at (10/8/2018).

Sementara itu, Perwakilan dari SSI Kota Bengkulu, Endang meminta Grab untuk tidak beroperasi di Kota Bengkulu, dan pihaknya pun mengancam akan melakukan aksi mogok jika Grab masih beroperasi.

“Kami mohon Grab jangan operasi, kalau tidak ditutup kami akan mogok. Disini kami sesali katanya ada 40 yang sudah urusin izin Grab, akan tetapi belum ada. Harapan kami cuman itu aja Grab ditutup. Di sini (Kota Bengkulu, red) ada 1000 Angkot di kota ini dan 700 yang masih aktif operasi, kalau lahan kami diambil kayak gini gimana kami makan,” tutur Endang.

Untuk diketahui, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Permenhub ini merupakan pengganti Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 dan telah berlaku sejak berlaku pada 1 November 2017 lalu. Dalam Permenhub tersebut, ada 9 substansi yang menjadi perhatian khusus di dalannya yaitu, argometer, wilayah operasi, pengaturan tarif, STNK, kuota, domisili TNKB, persyaratan izin, SRUT, dan pengaturan peran aplikator. Dimana tujuannya, agar semua pemangku kepentingan termasuk angkutan online dan konvensional dapat memahami dan mematuhi peraturan ini, karena proses penyusunannya sudah mengakomodir semua pihak, dengan mempertimbangkan UU 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan UU 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Untuk lebih jelasnya, substansi pertama Argometer, yaitu bahwa besaran biaya angkutan sesuai yang tercantum pada argometer yang ditera ulang atau pada aplikasi berbasis teknologi informasi. Kedua Wilayah Operasi, taksi online beroperasi pada wilayah operasi yang ditetapkan. Ketiga Pengaturan Tarif yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa transportasi melalui aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas atas dan batas bawah yang ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat dan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Keempat STNK, atas nama Badan Hukum atau dapat atas nama perorangan untuk Badan Hukum berbentuk Koperasi. Kelima Kuota, yang ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat/Gubernur sesuai kewenangannya. Keenam Domisili TNKB, menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan wilayah operasi. Ketujuh Persyaratan Izin, memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan STNK atas nama Badan Hukum atau dapat atas nama perorangan untuk Badan Hukum berbentuk Koperasi. Kedelapan SRUT, salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor atau salinan bukti lulus uji berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku. Kesembilan Pengaturan Peran Aplikator, perusahaan aplikasi dilarang bertindak sebagai Perusahaan Angkutan Umum. [Traaf]

Wilzentra Apriza

Media Siber BENGKULUSATU.co.id diterbitkan oleh PT Bengkulu Sekolah Bersama. Akta Nomor 46 Tanggal 26 September 2017. Pengesahan SK Menkumham RI Nomor AHU-0049482.AH.01.01.Tahun 2017

Baca Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Newsletter

Media Siber Bengkulusatu.co.id ~ Sekolah Bersama

LOGO-JMSI-1
MUNAS I JMSI
WhatsApp Image 2020-05-22 at 09.56.07
Dinkes Kota Bengkulu Covid-19
BPKAD Kota Bengkulu Covid-19

Recent News