spanduk Tahapan Kampanye

Diduga Tak Bayar Gaji Linmas, Kades Lemeu Dilaporkan Ke Polisi

ilustrasi
ilustrasi

BENGKULU SATU – Kepala Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, Abdul Sumardi dilaporkan oleh sejumlah anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di desa tersebut ke pihak kepolisian Polres Lebong. Itu lantaran, Kades diduga tidak membayarkan gaji 7 (Tujuh) orang Linmas selama mereka menjabat.

Juanda salah satu anggota Linmas Desa Lemeu mengatakan pihaknya melapor ke Polres Lebong karena Kades tidak membayar gaji linmas sebanyak 7 orang. Padahal Linmas tersebut menjabat berdasarkan SK Bupati Lebong Nomor 347 tahun 2018 tentang pembentukan anggota perlindungan masyarakat (Linmas) desa dan kelurahan di kabupaten Lebong tahun anggaran 2019, yang mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 16 November 2018, yang ketika itu dilantik secara serentak bersama dengan Linmas desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Lebong.

Ditambahkannya, sebelum melakukan pengaduan ke Polres Lebong pihaknya sudah melakukan koordinasi kepada pihak kecamatan, Satpol PP Lebong, dan Kabag Hukum Pemkab Lebong, akan tetapi mereka tidak mendapatkan penyelesaian dari permasalahan tersebut.

“Kami mau tanya, apakah SK kami berlaku apa tidak, ditanya ke Kecamatan sah berlaku, ditanya ke Kabag Hukum juga berlaku. Ketika ditanya ke pihak Satpol PP yang mempertanggung jawabkan tugas Linmas tersebut, tidak memberikan solusi yang terbaik, makanya kita tempuh jalur hukum,” jelas Juanda didampingi Linmas Desa Lemeu lainnya.

Dibeberkan Juanda, gaji Linmas sebanyak 7 orang di Desa Lemeu yang terdaftar di SK atas nama Sapiul, Shul Rudianto, Indra, Hasnul, Syapii, Juanda, dan Ahmad Apendi tersebut belum pernah diterima hingga Desember tahun 2019 ini.

“Kami tidak menerima gaji sepeserpun, dan kami telah mencoba mencari solusi. Pengaduan sudah kita masukan ke Polres Lebong. Kita serahkan permasalahan ini kepada pihak yang berwajib,” jelas Juanda, Rabu (18/12/2019).

Perlu diketahui, dalam SK Bupati Lebong Nomor 347 tahun 2018 tersebut, pada Diktum ketiga berbunyi “Anggota satuan perlindungan masyarakat desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dan pada Diktum keempat berbunyi “segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong tahun 2019, Desa melalui anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), Kelurahan melalui anggaran Dinas Satpol PP Kabupaten Lebong”.

Terkait adanya laporan tersebut, Kapolres Lebong AKBP Ichsan Nur melalui Kasat Reskrim Iptu Andi Ahmad Bustanil membenarkan adanya laporan tersebut. Pihaknya secepatnya akan menindaklanjuti laporan tersebut.

“Benar, laporan tersebut sudah kita terima. Dalam laporan tersebut Linmas desa Lemeu melaporkan dugaan gaji mereka yang belum dibayarkan oleh Kades setempat,” singkat Kasat, Jum’at (20/12/2019).

Sementara itu, Kades Lemeu, Abdul Sumardi ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut membantah tidak membayar gaji Linmas.

Ia menjelaskan jika ketika itu dirinya baru dilantik sebagai Kades pada januari 2019 lalu. Usai dilantik dirinya pun mulai berbenah untuk menyusun hal-hal apa saja untuk desa, termasuk perangkat desa dan Linmas.

Terkait linmas dirinya diarahkan mengajukan nama ke OPD terkait yakni Satpol PP. Ketika diusulkan nama-nama Linmas tersebut diterima oleh pihak Satpol PP dan di-SK-kan.

“Jadi terkait masalah gaji, saya hanya menggaji Linmas yang saya usulkan dan telah di-SK-kan oleh OPD yang berwenang yakni Satpol PP,” jelas Kades ketika disambangi ke rumahnya,  Senin (23/12/2019).

Lanjut Kades, terkait Linmas yang lama Kades mengaku tidak mengetahui karena mereka tidak melapor kepada Kades. Dan juga menurutnya, hak itu diberikan jika telah menjalankan kewajiban.

Menariknya, ketika dilihat SK Linmas yang baru, SK tersebut memiliki nomor dan tanggal yang sama dengan Linmas sebelumnya yakni Nomor 347 Tahun 2018 tentang pembentukan anggota perlindungan masyarakat (Linmas) desa dan kelurahan di kabupaten Lebong tahun anggaran 2019, yang juga mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 16 November 2018.

Dan terdapat 7 nama Linmas baru yakni Sainubi, Eryan Toni, Dahirun, Riswan, Erlansyah, Ariantoni, dan Ade Aripinza. Dan SK yang baru ini pun juga tertulis nama Linmas Desa lainnya yang ada di Kabupaten Lebong. [Traaf]

 

RSUD LEBONG

Bengkulusatu.co.id

Media Siber BENGKULUSATU.co.id diterbitkan oleh PT Bengkulu Sekolah Bersama. Akta Nomor 46 Tanggal 26 September 2017. Pengesahan SK Menkumham RI Nomor AHU-0049482.AH.01.01.Tahun 2017

Baca Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Newsletter

Media Siber Bengkulusatu.co.id ~ Sekolah Bersama

LOGO-JMSI-1

Recent News