Hearing Bersama Komisi I, Polemik Mutasi Clear

Sekda Lebong, Mustarani Abidin bersama Ketua Komisi I, Wilyan Bachtiar usai hearing
Sekda Lebong, Mustarani Abidin bersama Ketua Komisi I, Wilyan Bachtiar usai hearing

BENGKULU SATU – Sebelumnya mencuat kabar mutasi yang digelar di lingkup Setwan Lebong oleh Pemkab Lebong diduga melanggar Tata Tertib DPRD Lebong. Sebagaimana diketahui, dalam peraturan DPRD Lebong Nomor 1 tahun 2019 mengenai Tata Tertib. Disebutkan dalam pasal 174 ayat 5 bahwa penunjukan Eselon II, II dan IV di Setwan yang diangkat oleh Bupati dari PNS yang memenuhi syarat setelah mendapat persetujuan bersama Pimpinan dan Anggota DPRD.

Oleh karena itulah, sebelumnya unsur pimpinan DPRD Lebong mengharapkan Bupati Lebong untuk melakukan peninjauan kembali nama-nama yang tercantum dalam mutasi tersebut khusus di lingkungan Setwan. Namun akhirnya tersebut bisa terselesaikan dengan baik, melalui hearing antara Pemkab Lebong (Eksekutif) bersama Komisi I DPRD Lebong (Legislatif).

“Ini kan hearing, meminta penjelasan dari eksekutif tentang mutasi. Arealnya itu kan arealnya eksekutif, jadi wajar sebagai bentuk pengawasan terhadap eksekutif. Kami menyadari bahwasanya ini perlu juga penjelasan-penjelasan. Ada yang tidak jelas menajdi jelas, ada yang komunikasi yang tidak lancar akan menjadi lancar,” kata Sekda Kabupaten Lebong, Mustarani Abidin, SH. M.Si usai hearing, Senin (13/1/2020).

“Sehingga hasilnya tadi adalah seluruh kita memahami kondisi, memahami aturan yang ada sehingga nanti tidak ada masalah lagi. Sudah diclearkan semua,” tambahnya.

Kemudian terkait adanya surat peninjauan kembali dari pihak DPRD Lebong, Sekda mengaku dirinya selaku Ketua Tim Penilai Kinerja (TPK) ASN terus melakukan peninjauan dan penilaian kepada jajarannya, baik ada atau tidaknya surat tersebut karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawabnya.

“Kalau peninjauan kembali itu tidak menutup kemungkinan, terus kita pantau malah, evaluasi terus. Bukan hanya di Setwan tapi seluruhnya. Saya yang bertanggung jawab sebagai Ketua TPK-ASN, harus terus memantau, baik di Stewan maupaun dinas-dinas,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Lebong, Wilyan Bachtiar menjelaskan bahwa hearing yang dilakukan tersebut merupakan bentuk dari fungsi pengawasan mereka sebagai legislatif, terkait polemik di kalangan ASN tertentu terkait mutasi.

“Polemik ini sebenarnya sudah terjawab. Kalau ada ASN yang mempertanyakan tentang dirinya misalnya tidak dipromosikan, dan merasa dirinya dibuang, itu ada TPK dari ASN dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan dewan. Makanya DPRD memanggil, dalam hal ini TPK-ASN, untuk mempertanyakan dasar-dasar hukum apa yang dipakai untuk itu (Mutasi, red), dan itu menurut kami dan hari ini semuanya sudah dilakukan,” demikian Wilyan. [Traaf]

 

Bengkulusatu.co.id

Media Siber BENGKULUSATU.co.id diterbitkan oleh PT Bengkulu Sekolah Bersama. Akta Nomor 46 Tanggal 26 September 2017. Pengesahan SK Menkumham RI Nomor AHU-0049482.AH.01.01.Tahun 2017

Baca Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Newsletter

Media Siber Bengkulusatu.co.id ~ Sekolah Bersama

Recent News