spanduk Tahapan Kampanye

Mutasi Pejabat Jelang Penetapan Cakada, Gusril Pausi Dilaporkan ke Bawaslu Kaur

Ilustrasi : Bupati Kaur Gusril Pausi (kiri) dan Mutasi
Ilustrasi : Bupati Kaur Gusril Pausi (kiri) dan Mutasi

Bengkulusatu.co.id – Secara mengejutkan menjelang penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur pada Pilkada tahun 2020, salah salah satu kandidat bakal calon Bupati Kaur, yang merupakan petahana (Bupati Kaur saat ini) Gusril Fauzi S. Sos mencopot Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Kaur Jon Harimol.

Perihal mutasi tersebut pun berbuntut panjang. Gusril pun dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kaur oleh tim kuasa hukum Bakal Calon (Balon) Bupati Kaur dan Wakil Bupati Kaur, Lismidianto-Herlian, pada Sabtu (19/9/2020).

“Hari ini sebagai tim kuasa hukum Lismidianto-Herlian, kita resmi melaporkan Bupati Kaur, Gusril Fauzi ke Bawaslu Kaur perihal pelanggaran dugaan mutasi,” kata salah satu anggota tim kuasa hukum, Ahmad Kabul.

Ahmad menambahkan, apabila laporan tersebut terbukti maka, Gusril Fauzi yang juga mencalonkan diri untuk maju dalam Pilkada Kaur Tahun 2020 ini bisa didiskualifikasi.

“Kita berharap Bawaslu Kaur tegak lurus menjalankan aturan sesuai Undang-undang,” ucap Ahmad.

Seperti diberitakan sebelumnya, menyisakan beberapa hari ke depan. Tepatnya pada tanggal 23 September 2020 mendatang, KPU Kaur dijadwalkan akan menetapkan Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Kaur menjadi Paslon.

Gusril yang merupakan petahana melakukan mutasi terhadap pejabat eselon II yaitu Kepala Dispapora Kabupaten Kaur Jon Harimol.

Mutasi tersebut tertuang dalam petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-693 Tahun 2020.

Padahal, di dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Pasal 71 Ayat 2 melarang Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota melakukan penggantian pejabat.

Larangan ini berlaku enam bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Mutasi tanpa izin Mendagri

Gusril Pausi diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hal tersebut lantaran mutasi yang dilakukannya tersebut terkonfirmasi tanpa izin Mendagri RI, namun Sekda Kaur Nandar Munadi membantah bahwa itu adalah mutasi, tapi penjatuhan sanksi terhadap Jon karena dinilai telah indisipliner.

Komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu Halid Saifullah saat dikonfirmasi mengenai dugaan mutasi yang dilakukan Petahana Gusril tersebut mengatakan, Bawaslu provinsi pada konteks ini hanya melakukan supervisi, kewenangan penuh ada di Bawaslu Kabupaten Kaur. Supervisi dalam hal memberikan pertimbangan agar Bawaslu Kaur tidak salah langkah.

“Pada prinsipnya (Bawaslu Kaur) harus taat regulasi,” kata Halid, Senin, 21 September 2020.

Dia menjelaskan, dalam kasus ini Bawaslu hanya menyampaikan rekomendasi ke KPU. Namun rekomendasi yang disampaikan harus berdasarkan kajian dan melakukan pendalaman. Seperti apabila itu mutasi, ada izin Mendagri atau tidak. Kemudian jika mengacu kepada frasa yang digunakan Sekda Kaur bahwa ini adalah penjatuhan sanksi, itu regulasinya seperti apa.

Bawaslu, lanjut Halid, dalam menindaklanjuti laporan akan memanggil para pihak untuk diklarifikasi, baik pelapor atau terlapor, juga saksi-saksi. Bahkan tidak menutup kemungkinan Gusril juga ikut dipanggil.

“Kalau kami memaknainya itu kebijakan, biasanya sekda yang kita panggil dulu, kalau nanti dibutuhkan penguatan, misal kata sekda ini atas perintah bupati, bupatinya kita minta klarifikasi juga. Bahkan pihak-pihak lain juga bisa dipanggil berdasarkan dinamika saat klarifikasi,” jelasnya.

Jika dari hasil klarifikasi Gusril dianggap melanggar, maka akan disampaikan ke KPU pelanggaran apa yang dilanggar, untuk selanjutnya KPU melakukan eksekusi. Tapi sebelum melakukan eksekusi, KPU juga bisa mengkoordinasikannya ke pihak-pihak terkait.

Ditambahkan Halid, untuk penerapan sanksi itu tergantung pelanggarannya masuk kategori pelaggaran berat atau tidak.

“Nanti apakah melakukan pelanggaran berat bisa didiskualifikasi, atau cuma peringatan, itukan ada tahapan-tahapannya, mekanismenya di KPU, tapi (sebelumnya) Bawaslu memastikan dugaan pelanggaran itu benar atau tidak,” ujar Halid.

Mutasi Lagi

Dilansir dari Garuda Daily.com Bupati Gusril Pausi ternyata tidak hanya melakukan mutasi pada pejabat eselon II saja, tapi juga beberapa staf. Namun masih simpang siur perihal jumlah yang dimutasi, ada isu yang mengatakan tujuh orang. Tapi data yang diterima media ini, ada dua staf yang dimutasi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD dan PSDM) Kaur Arsal Adelin membenarkan informasi yang beredar tersebut. Akan tetapi, saat dikonfirmasi perihal berapa jumlah yang sebenarnya dimutasi, Arsal mengaku lupa.

“Itu mutasi staf, soal berapa yang dimutasi kurang ingat, tapi ada mutasi staf itu,” ungkapnya, dikonfirmasi via telepon, Senin malam, 21 September 2020.

Dia juga tak menampik bahwa pergeseran yang dilakukan adalah mutasi. Berbeda dengan yang dialami Kadisparpora Kaur Jon Harimol.

“Kalau staf itu mutasi, kalau yang pejabat kemarin itu bukan mutasi, itukan penerapan sanksi hukuman disiplin,” kata Arsal.

Ditambahkannya bahwa sanksi diberikan lantaran pejabat tersebut dinilai sudah tidak bisa lagi menjalankan tugas. Dan pemberian sanksi telah melalui proses yang sangat panjang.

“Sudah diperiksa Inspektorat, beberapa kali dipanggil tidak hadir, tidak pernah mau hadir panggilan satu dua tiga,” tukasnya.

Disinggung mengenai izin Mendagri, Arsal sampaikan tidak perlu, sebab Peraturan KPU hanya untuk pejabat bukan staf.

“Kalau mutasi staf tidak perlu izin Mendagri, yang perlu itu kalau pergantian pejabat, pejabat itukan yang punya eselon, kalau yang tidak punya eselon bukan pejabat,” pungkasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data yang diterima media ini, ada dua orang staf yang dimutasi, yakni Sinaruddin yang sebelumnya bertugas sebagai Pengelola Persidangan Sekretariat DPRD Kaur dimutasi menjadi Analisis Pengawasan Masyarakat di Kantor Camat Padang Guci Hilir. Kemudian Sumarni, Operator Komputer di Sekretariat DPRD Kaur, dipindahkan ke Kantor Camat Kaur Selatan sebagai Pengadministrasian Umum. [Red]

RSUD LEBONG

Bengkulusatu.co.id

Media Siber BENGKULUSATU.co.id diterbitkan oleh PT Bengkulu Sekolah Bersama. Akta Nomor 46 Tanggal 26 September 2017. Pengesahan SK Menkumham RI Nomor AHU-0049482.AH.01.01.Tahun 2017

Baca Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Newsletter

Media Siber Bengkulusatu.co.id ~ Sekolah Bersama

LOGO-JMSI-1

Recent News