spanduk Tahapan Kampanye

5 ASN Lebong Bersedia Jadi Pokja Pemilihan

5 ASN Lebong Bersedia Jadi Pokja Pemilihan

BENGKULU SATU – Pada Kamis (15/11/2018) lalu, Pemerintah Kabupaten Lebong telah melakukan Koordinasi dan audensi dengan Koordinator wilayah II Korsub Pencegahan (Korsubgah) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Adlinsyah M Nasution bersama Ketua Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK RI, Basuki Haryono. Dalam kegiatan tersebut Adlinsyah sempat menyinggung terkait Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP), setelah Tim Korsubgah pun sempat berkunjung ke Badan Layanan Pengadaan (BLP) Lebong.

Dalam kegiatan tersebut Tim Korsubgah sempat berpesan pada Bupati Lebong keluarkan Surat Keputusan (SK) untuk Pokja dan setiap ASN haruslah independen.

“Kepada Bapak Bupati segera keluarkan SK-nya. 9 orang Pokja harus Independen, kalau tidak mau (ASN), nonjobkan saja,” tegas Pria yg akrab disapa Coki ini beberapa waktu lalu.

Menindaklanjuti kunjungan terkait pokja pemilihan (ULP) tersebut, Kepala BLP Lebong, Syarifudin, M.Si pun mengungkapkan pihaknya telah melakukan asesmen terhadap 152 ASN bersertifikat ahli di ruang lingkup Pemkab Lebong. Setelah itu dilakukan verifikasi pihak BLP memutuskan mengundang 33 ASN yang masih aktif dengan jabatan eselon IV dan staf dari berbagai OPD pada, Kamis (29/11/2018).

Namun dari 33 nama yang diundang hanya 10 orang saja yang hadir. Peserta yang hadir diberi materi tentang gambaran karir, tugas dan fungsi, serta gambaran estimasi insentif yang akan diperoleh apabila menjadi pokja pemilihan. Kemudian masing-masing peserta yang hadir diberi form kesediaan untuk menjadi pokja pemilihan dan siap melepas jabatan struktural di OPD masing-masing.

“Dari 10 orang yang hadir 5 orang menyatakan bersedia, 3 orang menyatakan tidak bersedia dan 2 orang lagi masih pikir-pikir,” ungkap Syarif.

Lanjut Syarif, hasil ini akan dibawa ke tim penilai dan pengawas pokja pada tanggal 4 Desember mendatang untuk menjadi bahan pertimbangan atas penunjukan pokja pemilihan tersebut. Kemudian dari hasil rapat tim penilai akan disampaikan ke BKPSDM untuk diusulkan SK yang kemudian akan dilantik langsung oleh Bupati.

“Kami berharap personel yang ditunjuk nanti dapat bekerja secara profesional dan berintegritas bebas intervensi dari pihak manapun, karena BLP sudah mempersiapkan anggaran yang cukup menjanjikan untuk pokja pemilihan yakni, tunjangan paket lelang senilai Rp.4-5jt perbulan, tunjangan fungsional 800rb/bln dan TPP setara eselon 4 senilai 2,4jt,” demikian Syarif. [Traaf]

RSUD LEBONG

Wilzentra Apriza

Media Siber BENGKULUSATU.co.id diterbitkan oleh PT Bengkulu Sekolah Bersama. Akta Nomor 46 Tanggal 26 September 2017. Pengesahan SK Menkumham RI Nomor AHU-0049482.AH.01.01.Tahun 2017

Baca Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Newsletter

Media Siber Bengkulusatu.co.id ~ Sekolah Bersama

LOGO-JMSI-1

Recent News