RSUD LEBONG

Adanya Temuan Komnas HAM, F.Garbeta Minta Pemprov Segera Selesaikan Polemik Tabat Lebong-BU

Adanya Temuan Komnas HAM, F.Garbeta Minta Pemprov Segera Selesaikan Polemik Tabat Lebong-BU

BENGKULU SATU – Polemik pasca terbitnya Permendagri nomor 20 tahun 2015 belum juga terselesaikan hingga kini. Untuk Forum Gerakan Bela Tanah Adat (F. Garbeta) yang senantiasa memperjuangkan permasalahan ini terus mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk lebih serius dalam menyelesaikan permasalahan tapal batas Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara (BU). Karena saat ini adanya temuan data, fakta dan informasi oleh Komisi Nasional Hak Asazi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia, yang diduga berpotensi adanya pelanggaran HAM di dalamnya.

Diketahui, Komnas HAM RI telah menerima pengaduan langsung dari F.Garbeta pada tanggal 23 Maret 2018 lalu, terkait perihal laporan dugaan pelanggaran hak-hak warga negara sebagai dampak diterbitkannya Permendagri nomor 20 tahun 2015. Dimana pada pokoknya, pengadu melaporkan adanya pelanggaran hak-hak asasi warga akibat terbitnya Permendagri tentang batas daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong tersebut.

Dalam pengaduan tersebut, hingga kini ada sekitar 3000 orang dari 5 desa yaitu Desa Padang Bano, Desa Kembung, Desa Sebayua, Desa Limes, dan Desa U’ei yang belum jelas status kependudukannya dan sulitnya akses terhadap pelayanan publik, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, bantuan ekonomi, serta potensi tidak terdaftarnya warga dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemlihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang. Bahkan warga tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2015 lalu, dan hingga kini pun belum ada penyelesaian terkait tapal batas kedua kabupaten tersebut.

Menindaklanjuti aduan tersebut, pada tanggal 26 – 29 September 2018 lalu, Komnas HAM RI telah meninjau langsung lokasi dan beraudensi dengan perwakilan warga serta berkomunikasi dengan pihak Pemprov Bengkulu dan jajaran, Pemkab Lebong, Pemkab Bengkulu Utara, Serta Kapolda Bengkulu.

Berdasarkan hasil temuan lapangan, Komnas HAM menemukan data, fakta, dan informasi sebagai berikut:

1. Benar terdapat sekitar 3000 warga yang mengaku dari 5 desa yang terdampak dari Permendagri Nomor 20 tahun 2015.
2. Pendataan administrasi wilayah:

a. Adanya Permendagri No. 20/2015 mengakibatkan hilangnya 5 desa yaitu Desa Padang Bano, Desa Kembung, Desa Sebayua, Desa Limes, dan Desa U’ei dengan jumlah warga sekitar 3000 orang tidak jelas status keendudukannya.

b. Bahwa pengajuan registrasi kode kode wilayah untuk lima desa tersebut sudah dilakukan Pemkab Lebong dan Pemprov Bengkulu sejak tahun 2008 kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) u.p Dirjen Pemerintahan Umum.

c. Adanya dugaan tidak dipenuhinya permohonan pendaftaran lima desa ke Kemendagri pada tahun 2008 karena pihak Pemkab Lebong dan Pemprov Bengkulu pada tahun 2008 telah berkirim surat kepada Mendagri u.p Dirjen Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri yang isinya mengusulkan lima desa tersebut didaftarkan di Departemen Dalam Negeri.

d. Belum adanya berita serah terima terkait kependudukan, aset, dan wilayah dari Kabupaten Lebong ke Bengkulu utara maupun pencabutan status 5 desa maupun kecamatan Padang Bano.

3. Berhentinya pelayanan publik bagi warga, diantaranya:

a. Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, seperti akte lahir, surat pengantar nikah, KTP, dan sebagainya.

b. Jaminan kesehatan, seperti Bidan Desa, BPJS, KIS, Puskesmas.

c. Bantuan kemiskinan, seperti PKH, bantuan sosial

d. Pelayanan pembuatan SKCK.

4. Hilangnya hak pilih warga Pilkada tahun 2015 serta adanya potensi hilangnya hak pilih sekitar 3000 warga pada Pilpres dan Pileg 2019, karena belum terdaftar sebagai DPT di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

5. Belum dibentuknya tim verifikasi dan sosialisasi Permendagri No. 20/2015 tentang tapal batas Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara, yang bertugas untuk melacak kembali titik-titik koordinat mana saja yang berpotensi diusulkan revisi.

6. Adanya penolakan warga untuk bergabung dengan Kabupaten Bengkulu Utara dikarenakan beberapa hal, diantaranya keterkaitan dengan historis adat (Kewedanaan), akses yang terlalu jauh dari tempat tinggal, dan sebagainya. Sehingga warga meminta Permendagri No. 20/2015 dikaji ulang.

7. Bahwa Pemkab Lebong keberatan dengan adanya Permendagti No. 20/2015, karena jika titik kordinat dalam Permendagri tersebut ditarik tidak hanya lima desa yang terdampak tetapi ada 21 desa dan Kecamatan di Kabupaten Lebong masuk ke Bengkulu Utara.

Maka, berdasarkan temuan tersebut, Komnas HAM berpendapat:

1. Masih adanya permasalahan di laangan akibat terbitnya Permendagri No.20/2015, baik di tingkat Pemkab maupun masyarakat di lokasi.

2. Jika permasalahan tersebut dibiarkan berlarut-larut berpotensi menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal serta pelanggaran HAM.

3. Komnas HAM memberikan perhatian khusus atas permasalahan ini dan mendesak pemenuhan hak-hak warga menjadi prioritas untuk segera dipenuhi oleh Pemprov maupun Pemkab terkait.

4. Diperlukannya kajian dan pertemuan inisiatif untuk membahas dampak dari terbitnya Permendagri No.20/2015.

Untuk itu, Sekretaris F. Garbeta, Dedi Mulyadi meminta pihak Pemprov menyikapi hal ini dengan serius, mengingat permasalahan ini sudah ditangani oleh Komnas HAM.

“Kita terus meminta Pemprov Bengkulu, untuk serius dan segera menyelesaikan persoalan ini, terlebih lagi hal ini juga telah ditangani oleh Komnas HAM RI,” kata Dedi, Sabtu (13/10/2018).

Selain itu, Dedi juga mengungkapkan temuan lapangan tersebut telah dipaparkan oleh pihak Komnas HAM pada rapat tanggal 28 September 2018 lalu, bertempat di ruang rapat lantai III, Kantor Gubernur Bengkulu yang dihadiri unsur Pemprov Bengkulu, Pemkab Lebong, Pemkab Bengkulu Utara, Komnas HAM, dan F.Garbeta.

Sementara itu, berdasarkan keterangan Mantan Kepala Desa (Kades) Benteng Besi (desa persiapan versi Lebong pemekaran dari desa limes), Liharman mengatakan jika saat ini ribuan masyarakat yang masih berstatus penduduk Kabupaten Lebong masih kesulitan mendapatkan pelayanan publik.

“Kisruh wilayah padang bano masih saja terus terjadi, masih ribuan warga yang berpenduduk lebong masih merasa susah dalam mendapatkan pelayanan publik, sebagai mana yang terjadi masalah beras raskin, penduduk yang ber-KTP Lebong harus membeli dengan harga 20.000, contoh lain adalah untuk berobat gratis mereka harus mengumpulkan KTP dan KK yang berasal dari Lebong,” jelas Liharman. [Traaf]

Wilzentra Apriza

Media Siber BENGKULUSATU.co.id diterbitkan oleh PT Bengkulu Sekolah Bersama. Akta Nomor 46 Tanggal 26 September 2017. Pengesahan SK Menkumham RI Nomor AHU-0049482.AH.01.01.Tahun 2017

Baca Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Newsletter

Media Siber Bengkulusatu.co.id ~ Sekolah Bersama

LOGO-JMSI-1
WhatsApp Image 2020-08-20 at 20.37.53
Dinkes Kota Bengkulu Covid-19
BPKAD Kota Bengkulu Covid-19

Recent News