Diduga Ada Stone Crusher Ilegal di Mega Power, Site Manager Enggan Ditemui

Diduga Ada Stone Crusher Ilegal di Mega Power, Site Manager Enggan Ditemui

BENGKULU SATU – Tepat dibelakang Pos Security 2 PT Mega Power Mandiri (MPM), di Kelurahan Turan Lalang, Kecamatan Lebong Selatan terdapat mesin pemecah batu (Stone Crusher). Hingga kini belum diketahui siapa pemilik stone crusher tersebut, diduga keberadaan stone crusher ini ilegal, terlebih lagi letaknya berada di dalam kawasan PT MPM.

Sebagaimana diketahui, PT MPM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga air (PLTA), bukan di bidang galian C. Dugaan ilegal pun kian diperkuat dengan pernyataan dari Penjabat Sekda Lebong, Drs. Dalmuji Suranto selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Lebong, jika pihaknya telah menggelar rapat TKPRD bersama beberapa OPD seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (PMPTSP) Lebong, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda Lebong, serta beberapa OPD lainnya. Dari hasil rapat ini, dirinya memastikan jika TKPRD Lebong tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk pendirian stone crusher oleh PT. MPM tersebut.

“TKPRD tidak pernah mengeluarkan rekomendasi pendirian stone crusher di dalam PT. MPM yang saat ini sudah berdiri,” kata Dalmuji, Rabu (18/12/2018).

menariknya, Sekda mengaku jika usulan pendirian stone crusher ini baru disampaikan pihak perusahaan ke Pemkab Lebong dalam rapat TKPRD Senin beberapa waktu lalu. Dan sejauh ini, pihaknya masih mempelajari usulan yang disampaikan pihak perusahaan.

“Kalau alasan mereka untuk efisiensi karena ada beberapa wilayah yang juga melakukan itu, dan kami sudah meminta mereka untuk menyampaikan data akurat wilayah mana yang melakukan itu, dasar hukumnya seperti apa tolong disampaikan kepada kami, agar dapat kami pelajari atau bahkan kami belajar ke daerah itu,” jelasnya.

Ia pun menegaskan, persoalan pertambangan ini sangat sensitif, karena itu ia pun menghimbau seluruh perusahaan yang ada di Lebong agar setiap kegiatan pertambangan memiliki legal formal yang jelas agar tidak merugikan daerah dan masyarakat.

“Ini legal formalnya harus benar-benar dipertanggungjawabkan. Jika tidak, bukan hanya daerah saja yang dirugikan masyarakat Lebong pun ikut dirugikan dalam hal ini,” tegas Dalmuji.

Sebelumnya, awak media telah berusaha untuk meminta kejelasan status stone crusher tersebut dari pihak PT MPM Kelurahan Turan Lalang. Namun sangat disayangkan, Site Manager PT MPM, Sri Winarko terkesan enggan ditemui dan meminta awak media datang lagi esok hari melalui security yang berjaga di Pos 2 PT MPM tersebut, padahal sebelumnya Security yang berjaga mengatakan Site Managernya tersebut ada di tempat dan bergegas melaporkan kedatangan awak media yang ingin menemuinya .

“Bapak sedang tidak ada di tempat, namun dia berpesan agar datang lagi setelah ini,” kata salah satu Satpam di Pos 2 PT. MPM ini, Sabtu (15/12/2018) lalu.

Sementara itu, Lurah Turan Lalang, Samirudin saat dikonfirmasi akan hal tersebut mengaku belum mengetahui secara pasti akan kejelasan status kepemilikan stone crusher tersebut. Namun Lurah, menegaskan bahwa pihak kelurahan Turan Lalang belum pernah mengeluarakan surat rekomendasi terkait perizinan stone crusher yang berada di Kelurahanya tersebut,

“Pihak kita (kelurahan) belum pernah mengeluarkan rekomendasinya. Masalah kepemilikan itu PT lain, Bukan PT Mega Power. masalah Kerjasamanya kita belum tahu,” jelas Samir. [Traaf]

Bengkulusatu.co.id

Media Siber BENGKULUSATU.co.id diterbitkan oleh PT Bengkulu Sekolah Bersama. Akta Nomor 46 Tanggal 26 September 2017. Pengesahan SK Menkumham RI Nomor AHU-0049482.AH.01.01.Tahun 2017

Baca Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Newsletter

Media Siber Bengkulusatu.co.id ~ Sekolah Bersama

Recent News