spanduk Tahapan Kampanye

Disidak Komisi I, Kepsek SMPN 5 Lebong Akui Ada Kesalahan Prosedur

Disidak Komisi I, Kepsek SMPN 5 Lebong Akui Ada Kesalahan Prosedur

BENGKULU SATU – Pada hari Sabtu (19/1/2019), sekira pukul 10.00 WIB Komisi I DPRD Lebong melakukan insfeksi mendadak (Sidak) ke SMPN 5 Lebong, yang beralamat di Desa Talang Leak II, Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong. Sidak tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Ferdinan Markos didampingi 3 anggota lainnya, Apriatono, M. Evandri, dan Jang Jaya.

Pada saat sidak tersebut, Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 5 Lebong, Armen Bastari, M.Pd membenarkan adanya pungutan atau iuran tersebut disekolahnya. Dijelaskannya, iuran tersebut diajukan oleh pihak sekolah kepada wali murid seperti yang tertera pada pemberitaan, yang nominalnya senilai Rp. 400.000, dimana awalnya iuran yang diajukan sebesar RP. 458.000.

Armen juga mengakui ada kesalahan prosedur pada undangan untuk wali murid, dimana undangan tersebut merupakan undangan pembagian rapor. Dan undangan untuk komite juga tidak ada, dan Armen pun berdalih pemberitahuan mengenai rapat komite tersebut hanya dilakukan secara lisan kepada siswa untuk diberitahukan kepada orang tua mereka.

“Kami (SMPN 5 Lebong, red) akui ada sedikit kesalahan prosedur dari kami, pada undangan tersebut memang untuk pembagian rapor. Tapi ada pertimbangan dari kami, mengingat sekarang kan musim tanam. Jadi kami berpikiran agar para wali murid tidak berulang lagi datang ke sekolah,” ungkap Armen dihadapan Komisi I DPRD Lebong.

Kemudian, saat ditanya Komisi I, terkait 58 item yang tergolong dalam Pungli di sekolah-sekolah menurut Satgas Saber Pungli berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Saber Pungli, Armen mengaku pernah membacanya ketika dan pernah diedarkan oleh Bupati Lebong, tapi menurutnya item-item tersebut bukanlah turunan dari Perpres tersebut, tidak memiliki dasar hukum, tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan hanya beredar di google saja.

“Pernah baca (58 item, red), tapi saya tidak menyimpannya. item-item tersebut bukanlah turunan dari Perpres tersebut, tidak memiliki dasar hukum, tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan hanya beredar di google saja,” kata Armen.

Data terhimpun, dahulunya SMPN 5 Lebong tersebut sewaktu masih menyandang status sebagai SMPN 1 Bingin Kuning pernah dijadikan sebagai lokasi sosialisasi Saber Pungli untuk para Kepsek se-Kabupaten Lebong, mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA sederajat.

Sementara itu, salah satu anggota Komisi I, Apriantono pada sidak tersebut mengatakan kepada Kepsek, bahwa kedatangan mereka tersebut hanya ingin meluruskan permasalahan terkait dugaan pungli, bukan untuk mengadili atau menhakimi pihak sekolah, karena jika telah berkaitan dengan hukum, itu bukanlah ranah mereka.

“Kita di sini untuk meluruskan permasalahan, bukan untuk menjustice pihak sekolah,” ujarnya kepada Kepsek.

Anggota Komisi I lainnya, Jang Jaya memberikan masukkan kepada Kepsek untuk tidak melakukan pungutan di sekolah walau sekecil apapun karena bisa menjadi Pungli.

“Jika merujuk pada aturan KPK hal ini jelas Pungli, karena nilainya tidak boleh ditetapkan,” singkatnya.

Selain itu, Komisi I pun sempat berkeliling ke beberapa kelas 9 yang ada d sekolah tersebut untuk melihat proses kegiatan belajar mengajar para siswa.

Dan diketahui, pungutan yang dilakukan pihak SMPN 5 Lebong ini berdasarkan hasil rapat yang digelar pada 21 Desember 2018 lalu, yang mana kalau dilihat dari undangan yang dikirim ke wali murid adalah untuk menghadiri acara pengambilan buku raport dan tidak disebutkan ada rapat lain, tapi setibanya di sekolah para wali murid dikumpulkan dalam satu ruangan. Kemudian, pihak sekolah menyampaikan kepada wali murid bahwasanya akan ada iuran yang harus dibayarkan oleh wali murid kelas 9, diantaranya uang administrasi les sebesar Rp160.000, uang pas photo untuk ijazah sebesar Rp28.000, uang sampul ijazah + photo copy ijazah + penulisan ijazah sebesar Rp70.000, uang photo kelas + bingkai sebesar Rp50.000, dan uang kenang-kenangan sebesar Rp150.000,- yang kemudian diralat menjadi Rp92.000, total Rp400.000,- per siswa. [Traaf]

RSUD LEBONG

Bengkulusatu.co.id

Media Siber BENGKULUSATU.co.id diterbitkan oleh PT Bengkulu Sekolah Bersama. Akta Nomor 46 Tanggal 26 September 2017. Pengesahan SK Menkumham RI Nomor AHU-0049482.AH.01.01.Tahun 2017

Baca Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Newsletter

Media Siber Bengkulusatu.co.id ~ Sekolah Bersama

LOGO-JMSI-1

Recent News