RSUD LEBONG

Kepsek SMPN 5 Lebong Bantah Pungli,Tapi Ada Iuran

Kepsek SMPN 5 Lebong Bantah Pungli,Tapi Ada Iuran

BENGKULU SATU – Kepala Sekolah SMPN 5 Lebong, Armen Bastari, M.Pd membantah akan dugaan pungli yang terjadi di sekolahnya. Kendati demikian, Armen pun tak menampik serta mengakui ada iuran seperti yang diberitakan beberapa media tersebut.

Menurutnya, iuran yang dipungut pihaknya tersebut bukanlah Pungli. Armen berdalih iuran tersebut berdasarkan hasil dari musyawarah komite dengan wali murid yang digelar pada 21 Desember 2018 lalu, dan saat itu semua wali murid menyatakan setuju.

“Iuran memang ada tapi itu bukan pungli, semua hasil dari rapat komite yang disetujui wali murid, iuran tersebut akan digunakan untuk honorer dan transport guru les,” ungkap Armen, Jum’at (18/1/2018).

Armen juga menjelaskan terkait ketiadaannya pada Rabu (16/1/2018) kemarin, ketika awak media mencoba konfirmasi terkait pungli di sekolahnya, beliau berkilah bahwa dirinya sedang berada di Palembang dalam rangka urusan kerja, beliaupun mengaku saat itu keberangkatannya sudah ada izin dinas.

“Waktu itu saya sedang berangkat ke Palembang, dan saya sudah izin dinas,”ujarnya.

Baca juga : Pungli SMPN 5 Lebong Patahkan Pernyataan Kadis Dikbud di Depan KPK

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Taufik Andary, M.Pd melalui Kepala Bidang Pembinaan dan pendidikan Andri Darmawan, S.Pd menepis akan pernyataan Armen bahwa dirinya sudah ada izin dinas atas keberangkatannya ke Palembang, dan Andri mengaku tidak tahu kalau Armen sedang ke Pelembang dan dirinya tidak pernah menerima surat ataupun telpon Armen.

“Setahu saya tidak ada surat izin beliau, pak kadis juga tidak pernah menyampaikan kepada saya kalau pak Armen sedang izin ke Palembang untuk urusan kerja, malah seawaktu mencuatya pemberitaan terkait dugaan pungli di sekolahnya saya mencoba beberapa kali menghubungi HP nya nomornya pun dak aktif,” singkat Andri.

Untuk diketahui, larangan pungli tersebut secara jelas tertera di dalam Perpres Nomor 87 tahun 2016. Juga pada Permendikbud 44 Tahun 2012, dimana pada permendikbud ini yang diperbolehkan hanya sumbangan, dan dimensi sumbangan adalah bersifat sukarela (tidak wajib), tidak memaksa, tidak mengikat dan jumlah maupun jangka waktunya tidak ditentukan oleh pihak sekolah, komite sekolah atau lembaga lain pemangku kepentingan satuan pendidikan. Artinya bentuk-bentuk pungutan semacam uang komite dan uang pembangunan yang ditentukan jumlah dan jangka waktu pembayarannya tidak boleh dilakukan. [Traaf]

Bengkulusatu.co.id

Media Siber BENGKULUSATU.co.id diterbitkan oleh PT Bengkulu Sekolah Bersama. Akta Nomor 46 Tanggal 26 September 2017. Pengesahan SK Menkumham RI Nomor AHU-0049482.AH.01.01.Tahun 2017

Baca Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Newsletter

Media Siber Bengkulusatu.co.id ~ Sekolah Bersama

LOGO-JMSI-1
WhatsApp Image 2020-08-20 at 20.37.53
Dinkes Kota Bengkulu Covid-19
BPKAD Kota Bengkulu Covid-19

Recent News