RSUD LEBONG

Kepsek SMPN 5 Lebong Diduga Kangkangi Permendikbud, Ketua Komite Mendadak Mundur

Kepsek SMPN 5 Lebong Diduga Kangkangi Permendikbud, Ketua Komite Mendadak Mundur

BENGKULU SATU – Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 5 Lebong, Armen Bastari diduga telah mengangkangi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 75 tahun 2016. Dimana Kepsek, sejak tahun 2017 lalu telah menetapkan salah satu Anggota DPRD Lebong, atas nama Ferdinan Markos sebagai Ketua Komite Sekolahnya.

Padahal dalam Permendikbud tersebut ditegaskan bahwasanya para anggota DPRD atau pengurus partai politik dilarang menduduki jabatan komite sekolah. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) huruf b, “Anggota Komite Sekolah terdiri atas unsur tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain: 1) memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau, 2)anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik.

Perihal ini juga sempat dikonfirmasi awak media kepada Armen, namun Ia berdalih kalau penetapan Komite Sekolah tersebut sebelum Permendikbud nomor 75 tahun 2016 ini diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana pada 30 Desember 2016. Jadi jika ditetapkan sebelum itu, maka akan berlaku Pasal 14 Permendikbud tersebut, dimana Komite Sekolah yang telah ada sebelum berlakunya Permendikbud ini tetap diakui. 

Menariknya, pada pasal 14 tersebut juga disebutkan bahwa hal itu hanya berlaku dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, kemudian harus menyesuaikan dengan Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Dan ternyata, penunjukan Ferdinan Markos sebagai ketua Komite Sekolah itu sejak tanggal 9 Maret 2017, saat sekolah ini masih menyandang status SMPN 1 Bingin Kuning.

“Perlu kami kami jelaskan bahwa komite ini tidak harus orang tua murid, unsur komite ini bisa dari tokoh masyarakat, dari pemerhati pendidikan, dari tokoh agama. Permendikbud itu keluar tahun 2016, dan apabila telah ditetapkan itu masih tetap dijalankan sampai habis masa pengurusan nanti diubah,” kata Armen, usai disidak Komisi I terkait dugaan Pungutan liar yang dilakukan pihak sekolah, Sabtu (19/1/2019).

Oleh karena adanya dugaan Pungli tersebut, maka pada Kamis (24/1/2019) pihak sekolah kembali menggelar rapat komite sekolah dengan agenda pembahasan kebutuhan biaya dalam rangka menghadapi Ujian Nasional (UN), karena hasil rapat sebelumnya pada 21 Desember 2018 lalu, ketika pembagian rapor diduga terindikasi Pungli.

Namun, dalam rapat tersebut secara mendadak Ketua Komite SMPN 5 Lebong periode 2017-2021, Ferdinan Markos mundur dari jabatan yang telah didudukinya sekitar dua tahun tersebut. Padahal sebelumnya, dalam sambutannya Markos sapaan akrabnya mengatakan kalau dia selaku Ketua Komite selalu mendukung setiap kegiatan yang dilakukan pihak sekolah selagi hal tersebut untuk pendidikan siswa.

“Saya selalu mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak sekolah selagi proses perencanaan tersebut untuk menunjang kualitas pendidikan anak-anak kita,” kata Markos di hadapan para wali murid yang hadir, Kamis (24/1/2019).

Markos pun sempat bercerita pada tahun 2017 dirinya selaku Ketua Komite turut membantu SMPN 5 Lebong dalam pembangunan mushollah dengan cara mencari sumbangan.

“Seperti tahun 2017, sekolah ini (SMPN 5 Lebong, red) membutuhkan dana untuk pembangunan mushollah. Jadi saya selaku ketua Komite, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Lebong ikut mencari sumbangan demi berdirinya mushollah,” ujarnya.

Pengunduran diri Markos tersebut, mengingat adanya Permendikbud yang melarang anggota DPRD atau pengurus partai politik untuk menduduki jabatan komite sekolah.

“Kalau dari wali murid masih membutuhkan saya, saya siap. Tapi untuk saat ini saya menyatakan saya mundur,” tegas Markos.

Meski sempat diwarnai pengunduran diri tersebut, rapat komite tersebut tetap dilanjutkan dengan menunjuk Daskon selaku Sekretaris menjadi Ketua Komite Sekolah sementara hingga penetapan pengurus yang baru. [Traaf]

Bengkulusatu.co.id

Media Siber BENGKULUSATU.co.id diterbitkan oleh PT Bengkulu Sekolah Bersama. Akta Nomor 46 Tanggal 26 September 2017. Pengesahan SK Menkumham RI Nomor AHU-0049482.AH.01.01.Tahun 2017

Baca Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Newsletter

Media Siber Bengkulusatu.co.id ~ Sekolah Bersama

LOGO-JMSI-1
WhatsApp Image 2020-08-20 at 20.37.53
Dinkes Kota Bengkulu Covid-19
BPKAD Kota Bengkulu Covid-19

Recent News