spanduk Tahapan Kampanye

Kepsek SMPN 5 Lebong Tantang Tim Saber Pungli

Kepsek SMPN 5 Lebong Tantang Tim Saber Pungli

BENGKULU SATU – Dugaan pungutan liar (Pungli) di SMPN 5 Lebong, tampaknya kian menarik saja. Pasalnya, Armen Bastari, M.Pd selaku Kepala Sekolah (Kepsek) mengakui adanya pungutan di sekolah tersebut. Namun dirinya bersih keras mengatakan itu bukanlah Pungli, seperti halnya yang telah disampaikannya pada Komisi I DPRD Lebong yang melakukan Insfeksi Mendadak (Sidak) ke sekolah tersebut.

Armen pun menjelaskan jika pungutan yang dimaksud, telah dibicarakan pihak sekolah dengan Komite dan wali murid. Dirinya pun tak menampik jika Komite sekolah yang hadir hanya satu orang, karena menurutnya semua wali murid adalah komite. Diketahui, Komite disekolah tersebut berjumlah 13 orang, dan yang hadir tersebut hanyalah anggota komite.

“Menurut kami itu tidak pungli, itu kesepakatan yang sudah disepakati oleh orang tua. Sudah dibicarakan pihak sekolah untuk kepentingan siswa. Dari komite sekolah, pada rapat tanggal 21 Desember 2018. Pengurus komite sebagian hadir, yang lain sudah kami hubungi, ketua (Komite, red) sudah kami hubungi,” ujarnya.

Selanjutnya, dikonfirmasi tentang pernyataannya di depan Komisi I terkait 58 item yang tergolong dalam Pungli di sekolah-sekolah menurut Satgas Saber Pungli berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Saber Pungli yang dianggapnya bukanlah turunan dari Perpres tersebut dan tidak memiliki dasar hukum, Armen mengatakan bahwasanya item yang dimaksud tersebut hanya merupakan indikasi pungli.

Menariknya lagi, Armen malah terkesan menantang Tim Saber Pungli, hal ini lantaran dirinya meminta untuk ditunjukkan dasar hukum dari 58 item tersebut. Kepsek pun teguh merasa pihaknya telah melaksanakan tahapan-tahapan yang menurutnya itu sudah benar. Serta Armen menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan pungli.

“Itu (58 item, red) bukan turunan Perpres (Perpres 87/2016, red). Itu saya serahkan pada pihak hukum, apakah itu ada dasar hukumnya atau tidak,” kata Armen, Sabtu (19/1/2019).

“Itu tidak ada dasar hukum yang jelas. Itu indikasi pungli, tapi dasar hukumnya hingga kini belum jelas. 58 itu kan, tolong carikan apa dasar hukumnya, dimana ada dasar hukumnya. Ya apa dan dimana dasar hukumnya, Permen kah? KUHP kah? tolong dibuka dimana dasar hukumnya,” tambahnya.

Terlepas dari, Perpres Nomor 87 tahun 2016, larangan pengambilan pungutan di sekolah juga diatur dalam Permendikbud nomor 44 tahun 2012, dimana pada permendikbud ini yang diperbolehkan hanya sumbangan, dan dimensi sumbangan adalah bersifat sukarela (tidak wajib), tidak memaksa, tidak mengikat dan jumlah maupun jangka waktunya tidak ditentukan oleh pihak sekolah, komite sekolah atau lembaga lain pemangku kepentingan satuan pendidikan. Artinya bentuk-bentuk pungutan semacam uang komite dan uang pembangunan yang ditentukan jumlah dan jangka waktu pembayarannya tidak boleh dilakukan.

Menanggapi Permendikbud tersebut, Armen tetap bersih keras mengatakan bahwa pungutan yang dilakukan pihaknya tersebut telah sesuai dengan mekasnisme.

“Kami sudah melakukan mekanisme yang ada. Masalah benar atau tidak yang sudah kami laksanakan itu, yang pasti kami sudah melaksanakan mekasnisme,” kata Armen.

Perlu diketahui juga, dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, bahwa Komite sekolah juga dilarang melakukan pungutan. Seperti bunyi pasal 10 ayat (2) Permendikbud ini, “Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan,”. [Traaf]

RSUD LEBONG

Bengkulusatu.co.id

Media Siber BENGKULUSATU.co.id diterbitkan oleh PT Bengkulu Sekolah Bersama. Akta Nomor 46 Tanggal 26 September 2017. Pengesahan SK Menkumham RI Nomor AHU-0049482.AH.01.01.Tahun 2017

Baca Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Newsletter

Media Siber Bengkulusatu.co.id ~ Sekolah Bersama

1605633136444
LOGO-JMSI-1

Recent News