RSUD LEBONG

Puluhan Kendaraan Dinas DP3AKB Menunggak Pajak, Bendahara: Anggaran Tak Mencukupi

Puluhan Kendaraan Dinas DP3AKB Menunggak Pajak, Bendahara: Anggaran Tak Mencukupi

BENGKULU SATU – Salah satu mobil dinas (Mobnas) milik Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Lebong terjaring Operasi Zebra Nala 2018  yang digelar oleh Sat Lantas Polres Lebong di jalan Lintas Muara Aman-Curup tepatnya di Desa Pya Embik, Kecamatan Amen, lantaran tidak membawa perlengkapan berekendara, Sabtu (03/11/2018) lalu. Menariknya lagi, mobil dinas tersebut telah menunggak pajak sejak tahun 2014 dan hingga kini belum juga dibayarkan, setelah ditelusuri ternyata tidak hanya satu kendaraan dinas saja yang menunggak namun ada puluhan kendaraan yang selama ini menunggak, sebagian besar telah berangsur dibayarkan.

Saat dikonfirmasi, Kepala DP3AKB Kabupaten Lebong, Firdaus tak menampik dan bahkan membenarkan hal tersebut bahwa mobnas dengan Nomor Polisi BD 7006 HY tersebut belum dibayarkan pajaknya dan STNK nya sudah mati sejak 2014 lalu.

Firdaus mengaku tidak bisa berkomentar banyak terkait hal itu karena dia masih baru menjabat sebagai Kepala Dinas di DP3AKB, lantaran tidak begitu memahami penyebab menunggaknya pajak kendaraan dinas tersebut. Ia pun menjelaskan, bahwa sejak dirinya dilantik pada Maret 2018 lalu, dia telah berupaya melakukan penertiban aset, salah satunya adalah membayar pajak kendaraan dinas.

Namun, kendalanya anggaran yang ada tidak mencukupi untuk menutupi tunggakan pajak tersebut karena sudah menumpuk dan nominalnya cukup besar. Meski demikian, Firdaus pun akan mengupayakan tunggakan pajak akan diselesaikan di tahun anggaran 2019 mendatang.

“Saya masih baru disini, baru dilantik Maret 2018 sementara tunggakan ini sudah sangat lama yakni sejak 2014 lalu, jadi saya tidak begitu mengetahui penyebab menunggaknya pajak mobnas tersebut, dan saya akan upayakan di tahun anggaran 2019 ini semua akan selesai,” kata Mantan Kabag Pemerintahan Lebong ini didampingi Bendahara DP3AKB, Darmadi saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (6/11/2018).

Hal senada disampaikan oleh bendahara dinas DP3AKB Darmadi, yang mengaku baru menjabat sebagai bendahara di DP3AKB sejak 2017 lalu, sementara pajak mobnas tersebut sudah menunggak sejak 2014, namun di tahun anggaran 2017 beliau pernah ingin membayarkan tunggakkan pajak mobnas tersebut, tapi karena sudah menumpuk akhirnya anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk menutupi tunggakan.

“Saya juga masih baru menjabat sebagai bendahara di DP3AKB, baru sejak 2017 lalu, sementara tunggakan pajak sudah terjadi sejak 2014 lalu, pernah di tahun 2017 kami ingin menyelesaikan tunggakan pajak tersebut, tapi karena sudah menumpuk sehingga anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk menutupi tunggakan, jadi kalau untuk urusan pajak di tahun 2017 ke kebawah saya tidak tahu menahu,” ungkap Darmadi.

Sementara itu, Penjabat Sekda Lebong Dalmuji Suranto menyampaikan, setiap kendaraan dinas yang masuk di aset Dinas terkait harus dianggarkan dan diusulkan pajaknya, dan setiap OPD dalam mengajukan anggaran harus berdasarkan program sesuai renstra.

“Kalau sampai anggaran kurang, berarti dalam penyusunan program OPD nya tidak mencerminkan kebutuhan OPD itu sendiri dan itu kesalahan yang semestinya tidak terjadi,” ujar Dalmuji.

Di lain tempat Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong, Wuwun Mirzah ketika dikonfirmasi menyampaikan, untuk mobil yg masih aktif dipakai/tidak rusak pajaknya pasti dianggarkan. Tapi ada juga laporan dari beberapa OPD memang terdapat beberapa kendaraan dinas yg sudah tidak beroperasi lagi/mangkrak yg belum sempat dihapuskan tetapi pajaknya tetap berjalan sehingga menjadi tunggakan.

“Untuk lebih jelasnya silahkan konfirmasi ke Bappeda, karena setiap pengajuan anggaran rutin setiap OPD pasti sudah melewati pembahasan antara OPD & Bappeda di KUA PPAS,” jelas Wuwun.

Data terhimpun ternyata bukan hanya satu mobnas itu saja yang pajaknya tertunggak di Dinas P3AKB tapi masih ada beberapa kendaraan dinas lagi yang masih tertunggak. Dari 6 kendaraan roda empat dua diantaranya masih tertunggak pajak, begitu juga halnya dengan kendaraan dinas R2 terdapat sebanyak 42 unit 7 diantaranya pajaknya pun masih tertunggak. [Traaf]

Wilzentra Apriza

Media Siber BENGKULUSATU.co.id diterbitkan oleh PT Bengkulu Sekolah Bersama. Akta Nomor 46 Tanggal 26 September 2017. Pengesahan SK Menkumham RI Nomor AHU-0049482.AH.01.01.Tahun 2017

Baca Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Newsletter

Media Siber Bengkulusatu.co.id ~ Sekolah Bersama

LOGO-JMSI-1
WhatsApp Image 2020-08-20 at 20.37.53
Dinkes Kota Bengkulu Covid-19
BPKAD Kota Bengkulu Covid-19

Recent News