spanduk Tahapan Kampanye

Pungli SMPN 5 Lebong Patahkan Pernyataan Kadis Dikbud di Depan KPK

Pungli SMPN 5 Lebong, Patahkan Pernyataan Kadis Dikbud di Depan KPK

BENGKULU SATU – Diduga praktek pungutan liar (Pungli) masih saja terus dilakukan di lingkungan sekolah di Kabupaten Lebong. Seperti halnya yang terjadi di SMPN 5 Lebong yang beralamat di Desa Talang Leak II, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, kuat dugaan sekolah ini telah menarik pungutan dari para wali murid yang nominalnya sebesar Rp. 400.000,-.

Data terhimpun, pungutan tersebut dilakukan berdasarkan hasil musyawarah antara komite dan wali murid. Namun, ketika dikonfirmasi pada salah satu anggota komite Ciwong (40) warga Desa Talang Liak II, terkait dugaan pungli yang terjadi di sekolah tersebut menyampaikan, bahwa dirinya tidak tahu apa-apa dengan pungutan tersebut.

Ia pun mengaku hanya ditunjuk saja menjadi anggota komite, siapa saja yang ada di dalamnya, dia pun tidak tahu. Lanjutnya, saat itu dirinya dipanggil oleh pihak sekolah, karena hanya dia satu-satunya anggota komite yang hadir. Pihak sekolah menyampaikan kepadanya akan ada pungutan kepada wali murid kelas 9 sebesar Rp452.000,- beserta menunjukkan rinciannya.

Kemudian, pihak sekolah pun meminta dirinya untuk menyampaikan dan menanyakan kepada para wali murid apakah setuju atau tidak. Dan Ia pun berdiri di depan forum dan menanyakan hal tersebut kepada para wali murid, menurutnya saat itu para wali murid merasa keberatan dan minta dikurangi nominalnya.

Akhirnya dari pihak sekolah memutuskan untuk mengurangi nilai salah satu item dari daftar iuran yang akan dibebankan kepada para wali murid, yakni uang kenang-kenangan dari Rp150.000,- menjadi Rp98.000,- sehingga total nominalnya berubah dari Rp458.000,- dibulatkan menjadi Rp400.000,-

“Saya tidak tahu apa-apa, waktu itu saya dipanggil dan diminta persetujuan dari pungutan tersebut, lalu saya disuruh menanyakan kepada para wali murid apakah setuju dengan iuran yang ditetapkan tersebut atau tidak, saat itu yang saya dengar para wali murid setuju, hanya saja mereka minta dikurangi dari total nominal yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah, akhirnya pihak sekolahpun membulatkan nominalnya dari Rp458.000,- menjadi Rp400.000,- saya hanya menanyakan saja apa yang ditetapkan pihak sekolah setuju atau tidak, selebihnya saya tidak tahu,”jelas Ciwong, Kamis (17/1/2018).

Ketika ditanya apakah ada rapat komite sebelumnya, beliau mengaku tidak tahu dan seingatnya tidak pernah. Beliaupun menambahkan, dirinya tidak tahu siapa saja angota komite, tapi beliau mengaku pernah dengar kalau ketua komite di sekolah tersebut Ferdinan Markos, dan wakilnya Daskon, tapi setahunya kedua orang tersebut anaknya sudah tamat dari sekolah tersebut dan sekarang sudah duduk di bangku SMA.

“Saya jadi anggota komite hanya ditunjuk, siapa saja anggotanya saya tidak tahu, tapi dulu saya pernah dengar ketuanya Markos dan wakilnya Daskon tapi setahu saya anak mereka sudah tamat dari SMP dan sekarang duduk di bangku SMA,” ungkapnya. 

Slideshow power point yang ditampilkan saat rapat, menampilkan daftar rincian yang harus dibayar oleh wali murid

Sementara itu, Ketua Pokja Penindakan Satgas Saber Pungli Lebong, Iptu Teguh Ari Aji, S.Ik saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya telah turun langsung ke SMPN 5 Lebong, untuk meminta klarifikasi terkait dugaan pungli di sekolah tersebut. Dari hasil klarifikasi, pihak sekolah mengakui memang ada pungutan seperti yang diberitakan dengan berdalih persetujuan wali murid melalui rapat komite, namun demikian lanjut Teguh, mereka masih tetap akan mendalami dan melakukan penyelidikan.

”Untuk sekarang masih kita lidik, dan kedepannya kita akan mengklarifikasi semua pihak yang terkait di dalamnya, serta kami akan mempelajari apakah pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah tersebut termasuk pungli atau tidak,” kata Teguh.

Sebelumnya, dilansir dari Surat Kabar Harian Radar Lebong, Wakil Kepala Sekolah SMPN 5 Lebong, Sion, S.Pd enggan berkomentar mengenai hal tersebut, dan meminta untuk menanyakan langsung kepada Kepala Sekolah, namun yang bersangkutan sedang berada di Kota Palembang.

“Saya tidak bisa menjawab mengenai hal itu. Silahkan tanya langsung kepada Kepala Sekolah, tetapi saat ini Kepala Sekolah saat ini sedang pergi ke Palrmbang. Tunggu dia pulang saja,” ujar Sion.

Kondisi ini, tentunya berbanding terbalik dengan pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lebong, M. Taufik Andary, M. Pd pada tanggal 14 November 2018 lalu, saat audiensi Pemkab Lebong dengan tim Korsub Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI)di rumah dinas Bupati Lebong.

Ketika itu, Koordinator wilayah II Korsubgah KPK RI, Adlinsyah M Nasution atau yang akrab disapa Coki sempat menanyakan langsung kepada Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lebong tersebut. “apakah sekolah di Kabupaten Lebong masih ada yang mengambil pungutan kepada wali murid?” 

Secara tegas M. Taufik Andary menjawab,  “tidak ada, silahkan buktikan kalau memang ada”.

Akan tetapi, dengan kejadian ini terjawab sudah pengakuan tersebut di depan KPK ternyata tidak benar, buktinya masih ada sekolah di Kabupaten Lebong yang menarik pungutan dari wali murid yang semestinya tidak terjadi kendati pun berdalih kesepakatan dari wali murid melalui rapat komite. 

Foto Kadis Dikbud Lebong saat ditanya Koordinator wilayah II Korsubgah KPK RI, Adlinsyah M Nasution pada 14 November 2018 lalu

Untuk diketahui, rapat yang digelar di SMPN 5 Lebong pada 21 Desember 2018 lalu, kalau dilihat dari undangan yang dikirim ke wali murid adalah untuk menghadiri acara pengambilan buku raport dan tidak disebutkan ada rapat lain, tapi setibanya di sekolah para wali murid dikumpulkan dalam satu ruangan. Kemudian, pihak sekolah menyampaikan kepada wali murid bahwasanya akan ada iuran yang harus dibayarkan oleh wali murid kelas 9, diantaranya uang administrasi les sebesar Rp160.000,- uang pas photo untuk ijazah sebesar Rp28.000,- uang sampul ijazah + photo copy ijazah + penulisan ijazah sebesar Rp70.000,- uang photo kelas + bingkai sebesar Rp50.000,- dan uang kenang-kenangan sebesar Rp150.000,- yang kemudian diralat menjadi Rp92.000,-  total Rp400.000,- per siswa.

Dan lima pungutan yang dilakukan SMPN 5 Lebong tersebut masuk dalam kategori Pungli berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber Pungli), yang mana didalamnya menyebutkan sedikitnya 58 bentuk Pungli di sekolah. [Traaf]

RSUD LEBONG

Bengkulusatu.co.id

Media Siber BENGKULUSATU.co.id diterbitkan oleh PT Bengkulu Sekolah Bersama. Akta Nomor 46 Tanggal 26 September 2017. Pengesahan SK Menkumham RI Nomor AHU-0049482.AH.01.01.Tahun 2017

Baca Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Newsletter

Media Siber Bengkulusatu.co.id ~ Sekolah Bersama

1605633136444
LOGO-JMSI-1

Recent News