spanduk Tahapan Kampanye

PUPR-Hub Lebong Disarankan Stop Pembangunan Jalan di TWA, Ada Apa?

Proyek pembangunan jalan link II di Desa Mangkurajo (sumber : fanpage facebook Bina Marga Pupr-P kab Lebong
Proyek pembangunan jalan link II di Desa Mangkurajo (sumber : fanpage facebook Bina Marga Pupr-P kab Lebong

Bengkulusatu.co.id – Proyek pembangunan jalan link II di Desa Mangkurajo, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong tampaknya sudah berjalan. Namun, sayangnya wilayah proyek pembangunan tersebut masuk dalam kawasan Taman Wisata Alam (TWA).

Dan kabarnya, perjanjian kerjasama (PKS) antara Pemkab Lebong dengan BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) juga belum rampung, masih dalam proses.

Untuk itu, Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lebong, Robert Rio Mantovani, meminta OPD teknis dalam hal ini Dinas PUPR-Hub Lebong, mematuhi kesepakatan yang sudah ada. Sesuai dengan berita acara kesepakatan dengan pihak BKSDA, pekerjaan tersebut bisa dilanjutkan setelah ada Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong dengan pihak BKSDA.

Sementara, PKS baru bisa dilakukan jika izin dari Kementrian terkait sudah ada. Dikatakannya, izin pembangunan jalan tersebut saat ini masih dalam proses pengurusan dan masih menunggu persetujuan dari Kementrian terkait.

“Saya menyarankan, sebaiknya pekerjaan tersebut dihentikan untuk sementara sampai adanya kejelasan PKS. Jika dilanjutkan, sementata PKS belum ada dikhawatirkan akan mengganggu proses pengurusan PKS dan takutnya PKS dibatalkan,” kata Robert, dilansir dari Gobengkulu.com, Senin (14/9/2020).

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lebong, Ahmad Lutfi, seharusnya pihak PUPR profesional dan lebih teliti dalam menjalankan program pembangunan. Jika ingin membangun di kawasan TWA tentu harus mengantongi izin terlebih dahulu. Menurutnya, jika tidak ada izin berarti proyek tersebut illegal dan bertentangan dengan hukum. Dia juga menyarankan kepada OPD teknis untuk menghentikan sementara pekerjaan tersebut sampai ada kejelasan PKS antara Pemkab Lebong dengan pihak BKSDA.

“Kalau memang belum ada izin, saya sarankan untuk sementara dihentikan saja dulu sampai ada kejelasan. Kan sudah ada kesepakatan dengan pihak BKSDA, pekerjaan bisa dilanjutkan jika sudah ada PKS antara Pemkab Lebong dengan pihak BKSDA, ikuti aja sesuai kesepakatan,” kata Lutfi.

Dia juga mengatakan, seharusnya sebelum memulai pekerjaan OPD teknis harus ada perencanaan yang matang, mulai dari perizinan hingga asas manfaat bagi masyarakat kedepannya.

“Kenapa baru sekarang mau ngurus izin, emangnya sebelum dimulai mereka tidak tahu kalau di situ masuk TWA, kan lucu. Makanya jangan asal kucurkan anggaran tapi juga harus diperhatikan aspek segala sesuatunya,” pungkas Lutfi. [red]

RSUD LEBONG

Bengkulusatu.co.id

Media Siber BENGKULUSATU.co.id diterbitkan oleh PT Bengkulu Sekolah Bersama. Akta Nomor 46 Tanggal 26 September 2017. Pengesahan SK Menkumham RI Nomor AHU-0049482.AH.01.01.Tahun 2017

Baca Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Newsletter

Media Siber Bengkulusatu.co.id ~ Sekolah Bersama

LOGO-JMSI-1

Recent News