RSUD LEBONG

Rapat Komite Ulang, SMPN 5 Lebong “Ngotot” Ambil Pungutan Pada Wali Murid

Rapat Komite Ulang, SMPN 5 Lebong Ngotot Ambil Pungutan Pada Wali Murid

BENGKULU SATU – Pihak sekolah SMPN 5 Lebong tampaknya belum mau mengakui jika hal pungutan yang dilakukan pada para Wali Murid merupakan Pungutan Liar (Pungli) sesuai dengan Peraturan Preseiden (Perpres) nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tugas Saber Pungli. Seperti halnya pada Kamis (24/1/2019), pihak sekolah menggelar rapat ulang bersama dengan Komite Sekolah dan Wali murid lantaran pungutan sesuai hasil rapat sebelumnya saat pembagian rapor, Jum’at (21/12/2019) lalu diduga Pungli.

Meski demikian, dalam rapat tersebut tampaknya pihak sekolah masih tetap ingin melaksanakan pungutan tersebut. Hal ini terlihat dengan adanya permintaan pihak sekolah kepada wali murid untuk menandatangani surat pernyataan, sebagai pegangan sekolah melakukan pungutan tersebut.

“Kami dari pihak sekolah meminta,mungkin nanti kami titipkan pada anak-anak ada surat pernyataan dari orang tua masing-masing. Itu pegangan kami di mata hukum,” Kata Kepala Sekolah SMPN 5 Lebong, Armen Bastari pada wali murid yang hadir.

Dari rapat tersebut tak ada item pungutan yang dihilangkan atau diubah masih sama seperti hasil rapat sebelumnya, hanya saja kali ini ada surat pernyataan dari orang tua. Jadi hingga saat ini pungutan yang harus dibayarkan oleh wali murid kelas 9, diantaranya uang administrasi les sebesar Rp160.000,- uang pas photo untuk ijazah sebesar Rp28.000,- uang sampul ijazah + photo copy ijazah + penulisan ijazah sebesar Rp70.000,- uang photo kelas + bingkai sebesar Rp50.000,- dan uang kenang-kenangan sebesar Rp92.000,- terhitung totalnya sebesar Rp400.000,- per siswa.

Dari beberapa item tersebut diatas, seluruhnya masuk dalam kategori Pungli berdasarkan Perpres Nomor 87 tahun 2016, yang mana didalamnya menyebutkan sedikitnya 58 bentuk jenis Pungli di sekolah.

Kapolres Lebong AKBP Andree Ghamaa Putra, SH, S.Ik melalui Kasat Intelkam AKP Ngatmin,SH yang hadir saat itu mewakili Kapolres menyampaikan, bahwa pihaknya sangat mendukung apapun kegiatan dan program sekolah yang sifatnya positif dan membangun demi kemajuan sekolah dan kwalitas peserta didik. Diakuinya, niat dari pihak sekolah baik begitupun juga orang tua/wali murid yang sepakat dengan apa yang ditetapkan dari pihak sekolah melalui komite tanpa merasa terbeban dengan harapan memajukan kwalitas sekolah dan siswa. Namun niat yang baikpun harus disertai dengan cara yang baik dan benar pula.

“Untuk diketahui negara kita adalah negara hukum, jadi segala sesuatunya harus berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku, walaupun sejatinya niat kita baik tapi jika tidak diikuti dengan cara yang benar dan dinilai melanggar hukum maka akan tetap salah juga di mata hukum,” jelas Ngatmin.

Kemudian, terkait item-item pungutan yang tetap akan dilakukan pihak Sekolah tersebut, Ngatmin belum bisa menjelaskan lebih jauh apakah hal tersebut Pungli atau bukan. Alasannya masih akan berkoordinasi dengan Tim Saber Pungli dan takuta ada pihak yang tersinggung.

“Terkait item-item ini, saya belum bisa mengatakan apakah Pungli atau bukan, Saya akan bermusyawarah dengan Tim Saber Pungli. kita ini pun dituntut untuk saling menjaga perasaan orang lain. Makanya saya akan bicara dengan tim, cari formula yang baik gimana. Karena kami ini Tim,” tuturnya.

Tentang waktu, Ngatmin belum bisa memastikan kapan waktunya Tim Saber Pungli akan membahas perihal ini, dan dia menegaskan bahwa hal tersebut akan dilaksanakan secepatnya. Dalam rapat ulang ini diwarnai pengunduran diri Ketua Komite Sekolah SMPN 5 Lebong, Ferdinan Markos lantaran adanya larangan anggota DPRD atau pengurus partai politik menjadai Komite Sekolah dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Sempat juga akan dilakukan pemilihan ketua komite yan baru, namun para wali murid menolak karena menurut mereka yang berhak menjadi Komite adalah wali murid dari siswa kelas 7 dan Kelas 8, serta dalam undangan rapat dengan Nomor: 01/KOMITE/2019 agendanya tentang kebutuhan biaya dalam rangka menghadapi Ujian Nasional (UN).

Perlu diketahui, dalam Permendikbud nomor 44 tahun 2012 tentang pungutan dan sumbanagan biaya pendidikanpada satuan pendidikan dasar melarang pihak sekolah yang mendapatkan biaya operasional dari pemerinta untuk mengambil pungutan pada peserta didik atau wali murid. Larangan tersebut juga ada pada Permendikbud nomor 75 tahun 2016, bunyi pasal 10 ayat (2) “Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan”. Kemudian ditegaskan lagi pada Pasal 12 ayat (2) Permendikbud ini “Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya”. Lalu hal tersebut diperkuat lagi dengan adanya Perpres nomor 87 tahun 2016.  [Traaf]

Bengkulusatu.co.id

Media Siber BENGKULUSATU.co.id diterbitkan oleh PT Bengkulu Sekolah Bersama. Akta Nomor 46 Tanggal 26 September 2017. Pengesahan SK Menkumham RI Nomor AHU-0049482.AH.01.01.Tahun 2017

Baca Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Newsletter

Media Siber Bengkulusatu.co.id ~ Sekolah Bersama

LOGO-JMSI-1
WhatsApp Image 2020-08-20 at 20.37.53
Dinkes Kota Bengkulu Covid-19
BPKAD Kota Bengkulu Covid-19

Recent News