spanduk Tahapan Kampanye

Serapan Anggaran Jampersal di Lebong, Diduga Ada Ketimpangan

Serapan Anggaran Jampersal di Lebong, Diduga Ada Ketimpangan

BENGKULU SATU – Sejatinya tujuan salah satu program pemerintah di bidang kesehatan yakni Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah untuk mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Program yang sangat baik ini pun diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Dimana di dalam program Jampersal tersebut terdapat berbagai layanan, mulai dari layanan pemeriksaan berkala ibu hamil, Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), Layanan Persalinan, layanan rujukan ke RSUD kalaupun diperlukan hingga operasi, pelayanan nifas hingga layanan KB pasca melahirkan. Dengan demikian sudah dipastikan tidak ada lagi masyarakat yang mengalami kesulitan untuk mendapat layanan kesehatan ibu hamil hingga melahirkan lantaran ketiadaan biaya.

Namun demikian, masih banyak masyarakat yang belum tahu akan layanan yang disuguhi pemerintah pusat melalui dana DAK ini, terbukti masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan biaya dalam proses persalinan sehingga mereka lebih memilih menunggu saja tanpa ada pemeriksaan berkala saat hamil bahkan masih ada yang lebih memilih bersalin dengan menggunakan jasa tradisional (dukun beranak, red) atau non medis.

Sementara pemerintah mengucurkan anggaran yang nilainya tidak sedikit, begitupun halnya untuk Kabupaten Lebong, dana Jampersal yang dikucurkan di tahun 2018 senilai Rp2.171.720.000,- dengan rincian Operasional RTK sebesar Rp448.720.000,- Klaim Persalinan Rp1.465.000.000,- Rujukan Persalinan Rp140.000.000,- dan Dukungan Manajemen Rp118.000.000,-.

Sementara data terhimpun dari laporan realisasi penyerapan Jampersal Kabupaten Lebong tahun 2018 ada sebanyak 1032 orang, dengan rincian 973 orang pengguna Jampersal dengan proses persalinan normal dan 59 orang pengguna menggunakan layanan rujukan persalinan atau dirujuk ke Rumah Sakit karena beresiko tinggi. Data tercatat di RSUD Lebong pasien Jampersal dengan operasi Sesar (SC) sebanyak 24 orang.

Namun dari data tersebut ada angka yang sedikit janggal dan diduga terjadi penggelembungan, lantaran realisasi serapan anggaran dana Jampersal tahun  2018 sudah mencapai angka Rp2.089.338.700,-. Dengan rincian layanan klaim persalinan sebesar Rp1.458.006.200,- dan Rujukan Persalinan sebesar Rp26.439.000,- klaim RTK sebesar Rp488.807.500,- klaim Dukungan Manajemen sebesar Rp116.086.000.

Dari keterangan beberapa bidan yang menjalin MoU Jampersal, klaim persalinan normal senilai Rp700.000,-/orang sedangkan klaim untuk yang dirujuk atau persalinan beresiko angkanya bervariasi mulai dari Rp5.000.000.000,- hingga Rp15.000.000.000,-. Dari data pengguna jampersal persalinan normal kalau dilkalkulasi 973 x Rp700.000 = Rp681.100.000,-. Sementata untuk persalinan yang dirujuk belum dapat dikalkulasi lantaran data yang disajikan pihak Dinas Kesehatan masih berbelit-belit dan sepertinya kurang transparan. Pihak Dinkes menepis kalau terjadi penggelembungan anggaran, sementara ketika diminta data rinci pihaknya mengelak dan mereka hanya menyuguhkan data global kemudian memberikan penjelasan yang berbelit-belit dan sulit dimengerti.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebong, Rachman,SKM ketika dikonfirmasi terkait adanya indikasi pembengkakan laporan realisasi penyerapan anggaran layanan Jampersal ini, menepis akan hal itu, menurutnya datanya jelas, kemudian angkanya pun jelas. Kalaupun ada angka-angka dari laporan realisasi yang terlihat seperti kurang pantas kemungkinan hal itu terjadi karena terdapat  angka nominal layanan lain yang masuk kedalamnya seperti layanan KB pasca melahirkan atau lainnya. Ironisnya, beliau sempat menyampaikan banyak Puskesmas yang risih lantaran diminta data jumlah pasien jampersal oleh wartawan.

“Jujur banyak puskesmas yang melapor ke saya, mereka merasa risih lantaran ditanya terkait data jampersal oleh wartawan. Hitungannya jelas, kalaupun angka yang terlihat seperti tidak pantas kemungkinan besar itu karena terdapat layanan lain selain dari jasa persalinan seperti layanan KB pasca melahirkan, untuk lebih jelasnya tunggu staf saya masuk biar nanti dirincikan seperti apa,” elak Rachman, Selasa (15/1/2018) siang. [Traaf]

RSUD LEBONG

Bengkulusatu.co.id

Media Siber BENGKULUSATU.co.id diterbitkan oleh PT Bengkulu Sekolah Bersama. Akta Nomor 46 Tanggal 26 September 2017. Pengesahan SK Menkumham RI Nomor AHU-0049482.AH.01.01.Tahun 2017

Baca Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Newsletter

Media Siber Bengkulusatu.co.id ~ Sekolah Bersama

LOGO-JMSI-1

Recent News