spanduk Tahapan Kampanye

Terbukti Pungli, Kepsek SMPN 5 Lebong Bakal Disanksi

Terbukti Pungli, Kepsek SMPN 5 Lebong Bakal Disanksi

BENGKULU SATU – Kasus dugaan Pungutan liar (Pungli) di SMPN 5 Lebong terus bergulir, sejauh ini Kepala Sekolah (kepsek) SMPN tersebut pun telah dipanggil dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak Polres Lebong. Terkait hal ini, Inspektur Inspektorat Lebong, Jauhari Chandra membenarkan bila kasus ini telah dilakukan pemriksaan oleh pihak kepolisian.

Ia pun mengatakan uang hasil pungutan yang telah dibayarkan tersebut telah dikembalikan, dan Kepsek SMPN 5 Lebong, Armen Bastari, M.Pd pun telah mengakui kesalahannya tersebut.

“Jadi pak Armen itu sudah mengembalikan, saya belum sempat menghubungi pihak kepolisian namun sudah dilaporkan bahwa itu (hasil pungutan, red) sudah dikembalikan. Dan Saya berharap ini bisa menjadi pembelajaran bagi yang lain,” kata Jauhari, Senin (11/2/2019).

Selain itu, Jauhari pun mengungkapkan pihaknya telah turun langsung ke lapangan, dan telah mengantongi bukti pelanggaran yang dilakukan Kepsek SMPN 5 Lebong tersebut.

“Kita telah klarifikasi ke lapangan, dan kita punya bukti. Uang juga telah dikembalikan,” ungkapnya.

Kemudian terkait sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Kepsek ini, Jauhari menjelaskan, pihaknya masih akan berkoordinasi dengan Bupati Lebong, Rosjonsyah dan pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lebong terlebih dahulu, dan juga sanksi nantinya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN).

“Kita sudah mengajukan ke Bupati, paling tidak itu (Sanksi, red) diberikan sesuai dengan PP 53 tahun 2010 itu diberikan tindakan. Kita juga telah melaporkan ke BKPSDM, itu bakal disanksi. Tinggal Bupati mempertimbangkan itu dipindahkan atau dinonjobkan,” jelasnya.

Merujuk adanya permasalahan semacam ini, Jauhari pun mengungkapkan jika kedepannya pihaknya akan melakukan sosialisasi terkait Pungli tersebut baik pada ASN maupun Kepala Desa (Kades), serta akan melakukan penguatan terhadap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar permasalahan semacam ini tak muncul di kemudian hari. [Traaf]

RSUD LEBONG

Bengkulusatu.co.id

Media Siber BENGKULUSATU.co.id diterbitkan oleh PT Bengkulu Sekolah Bersama. Akta Nomor 46 Tanggal 26 September 2017. Pengesahan SK Menkumham RI Nomor AHU-0049482.AH.01.01.Tahun 2017

Baca Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Newsletter

Media Siber Bengkulusatu.co.id ~ Sekolah Bersama

LOGO-JMSI-1

Recent News