RSUD LEBONG

Usai Diwarning KPK, Pemkab Lebong Mulai Tertibkan Aset Daerah

Usai Diwarning KPK, Pemkab Lebong Mulai Tertibkan Aset Daerah

BENGKULU SATU – Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dan audensi program pencegahan korupsi dengan Tim supervisi KPK RI pada hari Kamis (14/11/2018) lalu, dan berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 pasal 305 terkait kendaraan dinas setelah berakhir masa jabatan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Bupati Lebong, Rosjonsyah melalui surat dengan Nomor: 032/1908/BKD/XI/2018 tertanggal 21 November 2018, memerintahkan kepada setiap OPD untuk segera melakukan penarikan (penertiban) terhadap kendaraan dinas dan barang (aset) milik daerah yang dibawa/dipinjam oleh pejabat/pegawai yang telah habis masa jabatannya/pensiun atau pindah tugas, yang dipinjam oleh pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi OPD, dan kemudian kendaraan dinas dan barang milik daerah yang telah ditarik dikandang di halaman sekretariat daerah Lebong.

Saat dikonfirmasi, Plt Sekda Lebong, Dalmuji Suranto membenarkan perihal tersebut, serta meminta kedepannya pihak OPD untuk dapat melakukan penghitungan, pengurusan, penyelenggaraan peraturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah Kabupaten Lebong yang masih dipinjam namun belum jelas peruntukannya tersebut.

“Kita minta setiap OPD menginvetarisasi aset, kita klop kan dengan yang ada di OPD. Mana yang diluar itu harus ditarik, baik yang ditangan mantan pejabat, dan yang dianggap tidak sesuai. Intinya penertiban,” kata Sekda, Kamis (22/11/2018).

Kemudian, terkait nantinya masih ada yang enggan mengembalikan aset tersebut, Sekda menegaskan kalau mereka akan menjalankan sesuai prosedur yang ada. Sekda pun menghimbau untuk segera dikembalikan, agar tidak sampai terjadi penarikan secara paksa nantinya.

Diketahui, dalam penertiban ini Pemkab Lebong telah membentuk 3 tim penertiban yang berjumlah 20 orang yang dipilih dari Jajaran Sekda Lebong, Sat Pol PP, Badan Keuangan Daerah (BKD), dan Inspektorat Lebong.

“Kalau ada mantan pejabat yang masih belum mau mengembalikan, ketika itu (penertiban) sudah kami jalankan itu bukan urusannya dengan kami lagi. Ya, kami tentu sesuai prosedur, ya silakan saja. Cuma kami menghimbau untuk kooperatif. Jangan sampai dilakukan langkah terakhir (penarikan secara paksa), karena kita sama-sama tahu aturan,” ujarnya.

Dalmuji menambahkan dalam hal penarikan aset ini Pemkab Lebong juga akan terus berkoordinasi dengan KPK RI. Dijelaskan pula, bahwa penertiban ini dilakukan untuk membuktikan bahwa Kabupaten Lebong memang layak untuk mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) seperti yang telah disandang selama ini.

“Kita akan tetap berkoordinasi dengan mereka (KPK RI). Itu kan sebagai warning kepada kita (Pemkab Lebong) supaya lebih berhati-hati, lebih tertib lagi. Dan itu adalah suatu hal yang bagus,” tambahnya.

Baca juga: Koordinasi dan Audiensi, KPK Warning Pemkab Lebong

Sementara itu, Kepala BKD Lebong, Wuwun Mirza melalui Kabid Aset, Amirrudin belum mengetahui secara pasti berapa jumlah aset yang bakal dilakukan penarikan tersebut. Amir sendiri mengaku masih menunggu data dari OPD karena menurutnya pihak OPD lebih tahu terkait aset tersebut, terlebih lagi kondisinya yang masih baru menjabat sebagai Kabid Aset.

“Secara keseluruhan kita belum tahu pasti, OPD masing-masing lebih tahu. Makanya surat penarikan tersebut ditujukan kepada OPD. Dan kondisi saya sendiri juga masih baru disini,” singkat Amir saat ditemui di ruang tunggu BKD Lebong.

Selain itu, Amir juga menyampaikan bahwa yang aset bakal ditarik tersebut merupakan Kartu Identitas Barang (KIB) B yakni peralatan dan mesin. Jadi nantinya, bukan hanya kendaraan dinas saja yang bakal ditarik, tapi juga bisa berupa peralatan seperti perangkat komputer atau laptop yang jika masih digunakan oleh mantan pejabat/pensiun atau pindah tugas, dan yang dipinjam oleh pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi OPD juga bakal ditarik.

Sebelumnya, Koordinator Sub pencegahan Korupsi KPK RI, Adlinsyah Malik Nasution menegaskan tidak ada lagi aset daerah yang dibawa atau dipinjam oleh pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

“Saya tegaskan,tidak ada lagi aset daerah yang dikuasai oleh oknum tertentu yang bukan haknya, seperti kendaraan dinas yang masih saja digunakan oleh mantan pejabat yang sudah berakhir masa jabatannya atau sudah pindah tugas, yang pasti manfaatkan aset sesuai dengan fungsinya, dan dimanfaatkan oleh orang yang memang berhak sesuai dengan jabatan dan fungsinya,” tegas Coki sapaan akrabnya, Kamis (14/11/2018) lalu.

Dalam kesempatan itu juga Coki meminta kepada Kepala Bidang Aset agar segera mendata aset-aset bermasalah yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan fungsinya,dan beliau juga meminta agar Kepala Bidang Aset melaporkan padanya untuk ditinjau dan ditindak lanjut.

“Jangan main-main,RP.1,- saja uang negara harus dipertanggungjawabkan, apalagi nilainya mencapai puluhan atau ratusan juta, apabila tidak dilaporkan itu termasuk kriteria korupsi,” demikian Coki. [Traaf]

Wilzentra Apriza

Media Siber BENGKULUSATU.co.id diterbitkan oleh PT Bengkulu Sekolah Bersama. Akta Nomor 46 Tanggal 26 September 2017. Pengesahan SK Menkumham RI Nomor AHU-0049482.AH.01.01.Tahun 2017

Baca Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Newsletter

Media Siber Bengkulusatu.co.id ~ Sekolah Bersama

LOGO-JMSI-1
WhatsApp Image 2020-08-20 at 20.37.53
Dinkes Kota Bengkulu Covid-19
BPKAD Kota Bengkulu Covid-19

Recent News