spanduk Tahapan Kampanye

Wow!, Ternyata Pasar PTM Muara Aman ‘Ngotot’ Dibangun Tanpa IMB

Wow!, Ternyata Pasar PTM Muara Aman 'Ngotot' Dibangun Tanpa IMB

BENGKULU SATU – Pembangunan Pasar Tradisional Modern (PTM) di lokasi eks los Pasar Muara Aman ternyata memiliki permasalahan yang cukup komplek. Selain ada kendala dalam hal pelelangan, ternyata bangunan yang baru berdiri berupa tiang-tiang besi ini juga belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Meski demikian, entah kenapa bangunan ini tetap dipaksa alias ngotot dibangun padahal IMB merupakan salah satu syarat admisnistratif yang wajib yang harus dikantongi seseorang saat akan untuk membuat rumah/gedung. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG) dimana persyaratan tersebut meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan IMB. Kemudian dalam Pasal 40 ayat [2] huruf b UUBG juga kembali ditekankan bahwa: “Memiliki IMB merupakan kewajiban dari pemilik bangunan gedung.”

“Untuk permohonan IMB sudah diajukan pemohon dan permohonan sudah kita sampai ke Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim Lebong, red). Tapi pihak dinas tidak merekomendasi untuk mengeluarkan IMB serta mengembalikan ke DPMPTSP,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebong, Bambang ASB melalui Kepala Bidang Perizinan, Deden Kusdinar, ST, Sabtu (6/7/2019).

Lanjutnya, karena tak ada rekomendasi dari Dinas Perkim Lebong maka berkas pengajuan permohonan kami kembalikan ke pemohon.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Kepala Dinas Perkim Lebong, Yulizar melalui Kepala bidang pembiayaan, Pujiwarno, S.Pd menjelaskan bahwa tak direkomendasikannya IMB pasar tersebut karena berkas yang diajukan belum lengkap.

“Kita tidak bisa mengeluarkan rekomendasi karena berkas pemohon tidak lengkap,” jelasnya.

Saat ditanyakan lebih dulu semestinya IMB atau bangunannya yang berdiri, Pujiwarno pun menegaskan bahwa IMB harus lebih dulu dimiliki.

“IMB-nya lebih dulu baru bisa dibangun bangunannya,” tegasnya.

Selain itu, aturan terkait IMB ini juga diperkuat dengan adanya aturan mengenai kepemilikannya pada PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (PP 36/2005).

Disebutkan dalam Pasal 14 Ayat 1 dan 2 PP 36/2005 bahwa:

“Setiap orang yang ingin mendirikan bangunan gedung harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) melalui proses permohonan izin.”

Sementara itu dalam pasal selanjutnya yaitu 15 ayat [1] PP 36/2005), dikatakan bahwa permohonan IMB harus dilengkapi dengan kelengkapan berikut ini:

  1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;
  2. Data pemilik bangunan gedung;
  3. Rencana teknis bangunan gedung;
  4. Hasil analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Perlu diketahui, berdasarkan Pasal 115 ayat [1] PP 36/2005, pemilik rumah/bangunan yang tak memiliki IMB bisa dikenakan sanksi administrati. Sanksi lainnya bisa dikenakan penghentian sementara bangunan rumah hingga pemilik mampu mengantongi IMB.

Parahnya lagi, berdasarkan Pasal 115 ayat [2] PP 36/2005 pemilik rumah/bangunan dapat mendapat sanksi pembongkaran bangunan. Serta bisa sanksi berupa denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun seperti yang diatur dalam Pasal 45 ayat [2] UUBG. [Traaf]

RSUD LEBONG

Bengkulusatu.co.id

Media Siber BENGKULUSATU.co.id diterbitkan oleh PT Bengkulu Sekolah Bersama. Akta Nomor 46 Tanggal 26 September 2017. Pengesahan SK Menkumham RI Nomor AHU-0049482.AH.01.01.Tahun 2017

Baca Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Newsletter

Media Siber Bengkulusatu.co.id ~ Sekolah Bersama

LOGO-JMSI-1

Recent News