RSUD LEBONG

Nyaris Rp 1 M, Temuan Dinas PUPR RL Belum Ditindaklanjuti

Gedung kantor DPUPR Rejang Lebong
Gedung kantor DPUPR Rejang Lebong

 

Bengkulusatu.co.id, Curup – Meski Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun catatan-catatan kecil dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia tetap menjadi perhatian serius untuk segera ditindak lanjuti dan diselesaikan sesuai rekomendasi yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah, dengan batas waktu 60 hari kalender.

Selama 60 hari itu pula, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Inspektorat untuk dapat menindak lanjuti hal-hal yang menjadi temuan BPK RI agar menghimbau OPD terkait, untuk dapat menyelesaikan hal-hal yang menjadi temuan, termasuk pemulihan potensi-potensi kerugian keuangan negara. Setelah 60 hari itu, barulah Aparat Penegak Hukum (APH) dapat menindak lanjuti yang menjadi temuan, berdasarkan kordinasi pihak Inspektorat daerah melalui Surat Kuasa Khusus (SKK).

Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Conny Tonggo Masdelima, SH., MH., mengatakan, bahwa pihaknya telah menerima permintaan pendampingan dari Inspektorat Daerah guna melakukan penagihan pengembalian kerugian negara.

“Kita sudah menerima surat dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong terkait penyelesaian pengembalian potensi kerugian negara hasil temuan BPK tahun 2019 atas kegiatan tahun 2018,” kata Conny, Selasa (18/02/2020).

Salah satunya, pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia tahun 2019, untuk penggunaan anggaran tahun 2018 pada Dinas/Instansi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, terdapat beberapa catatan yang sampai hari ini bahkan ada yang belum di tindak lanjuti, seperti Dinas PUPR PKP Rejang Lebong.

“Secara total untuk Dinas PU sebesar Rp 900 jutaan, baik itu dari kelebihan pembayaran maupun denda keterlambatan. Kalau dinas lain, ada yang mulai mencicil, bahkan ada yang sudah lunas mengembalikan,” sampainya.

Perlu diketahui, berdasarkan LHP BPK tahun 2019 pada kegiatan tahun 2018, nilai temuan pada Dinas PUPR PKP Rejang Lebong diatas angka Rp.1 Miliar. Terdapat 6 paket pekerjaan yang menjadi perhatian BPK, dan semuanya merupakan paket pengerjaan jalan (Bina Marga)

Catatan dari BPK RI tersebut antara lain, terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan senilai Rp.1,1 Miliar pada 4 paket pekerjaan jalan. Ditambah lagi, potensi kerugian keuangan negara senilai Rp.422 juta pada dua paket pekerjaan jalan lingkar DMHB. Termasuk pula denda keterlambatan yang belum dibayarkan oleh pihak pelaksana 2 paket pekerjaan jalan lingkar DMHB sebesar Rp.10,4 juta.

“Segera tindaklanjuti dan selesaikan apa yang menjadi temuan. Jika tidak, akan kita proses sesuai aturan hukum yang berlaku,” tandasnya. [BN1]

 

Bengkulusatu.co.id

Media Siber BENGKULUSATU.co.id diterbitkan oleh PT Bengkulu Sekolah Bersama. Akta Nomor 46 Tanggal 26 September 2017. Pengesahan SK Menkumham RI Nomor AHU-0049482.AH.01.01.Tahun 2017

Baca Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Newsletter

Media Siber Bengkulusatu.co.id ~ Sekolah Bersama

LOGO-JMSI-1
WhatsApp Image 2020-05-22 at 09.56.07
Dinkes Kota Bengkulu Covid-19
BPKAD Kota Bengkulu Covid-19

Recent News