Ratusan Rumah BSPS Diduga Tanpa IMB

Ratusan Rumah BSPS Diduga Tanpa IMB

BENGKULU SATU – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2019 yang dijalankan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Lebong bisa dikatakan sukses, realisasinya pun menyandang predikat salah satu yang terbaik di Indonesia dalam hal realisasi. Tak tanggung-tanggung, atas capaian tersebut pada akhir tahun ini pun perwakilan fasilitator akan melenggang ke Ibukota negara, Jakarta untuk menerima penghargaan, dan akan diserahkan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo.

Kendati demikian, capaian Dinas Perkim tersebut diduga tak diimbangi dengan prosedur pendirian yang berlaku terutama dalam hal Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bahkan terkesan diabaikan.

Ketika dikonfirmasi hal tersebut, Kepala Bidang Pembiayaan Dinas Perkim Lebong, Pujiwarno S.Pd pun tak menampik hal tersebut, Ia pun mengakui jika sebanyak 827 unit rumah BSPS 2019 belum miliki IMB.

“Saya pastikan tidak memiliki izin mendirikan bangunan,” kata Pujiwarno, S.Pd disela-sela acara penyerahan buku tabungan dari Bank BNI KCP Curup di kantor Dinas Perkim Lebong, Selasa (17/12/2019).

Pujiwarno cukup menyesalkan dan merasa malu lantaran belum adanya IMB tersebut, padahal secara leading sektor pihak yang merekomendasikan keluarnya IMB adalah Dinas Perkim itu sendiri. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Lebong seharusnya dapat mendukung dengan menerbitkan IMB secara gratis kepada penerima manfaat bantuan BSPS tersebut.

Sementara itu, sebelumnya Kepala Dinas Perkim Lebong, Yulizar, SH juga mengakui belum adanya IMB tersebut, akan tetapi tidak menjelaskan sebab tidak didukungnya IMB terhadap pembangunan rumah program BSPS di Kabupaten Lebong ini.

Untuk diketahui, IMB sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2002 pasal 7 ayat (2) tentang Bangunan dan Gedung berbunyi “Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan,”.

Dan hal tersebut juga diatur dalam UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, serta Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2005. [Traaf]

 

Bengkulusatu.co.id

Media Siber BENGKULUSATU.co.id diterbitkan oleh PT Bengkulu Sekolah Bersama. Akta Nomor 46 Tanggal 26 September 2017. Pengesahan SK Menkumham RI Nomor AHU-0049482.AH.01.01.Tahun 2017

Baca Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Newsletter

Media Siber Bengkulusatu.co.id ~ Sekolah Bersama

Recent News