spanduk Tahapan Kampanye

SK Linmas Baru Desa Lemeu Terindikasi Palsu

SK Linmas Baru Desa Lemeu Terindikasi Palsu

BENGKULU SATU – Perkara dugaan belum digajinya anggota satuan perlindungan masyarakat (Linmas) Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong tampaknya kian menarik, bahkan terindikasi adanya SK palsu. Hal tersebut lantaran adanya 2 (dua) Surat Keputusan (SK) Linmas dengan nomor dan tanggal yang sama, hanya nama anggota Linmas Desa Lemeu saja yang berbeda.

SK tersebut adalah SK Bupati Lebong Nomor 347 tahun 2018 tentang pembentukan anggota perlindungan masyarakat (Linmas) desa dan kelurahan di kabupaten Lebong tahun anggaran 2019, yang mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 16 November 2018. Dimana nama Linmas Desa Lemeu sebanyak 7 orang yakni Sapiul, Shul Rudianto, Indra, Hasnul, Syapii, Juanda, dan Ahmad Apendi.

Sedangkan pada SK yang satunya lagi dengan nomor dan tanggal penetapan yang sama nama Linmas desa Lemeu berganti menjadi Sainubi, Eryan Toni, Dahirun, Riswan, Erlansyah, Ariantoni, dan Ade Aripinza.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) Setda kabupaten Lebong, Syahbahul Adha ketika dikonfirmasi mengatakan belum ada diterbitkan SK Linmas baru setelah pelantikan Linmas se-Kabupaten Lebong di Tennis Indoor pada November 2018 lalu.

“Setahu saya belum ada SK yang baru,” tulis Kabag via akun whatsapp miliknya, Rabu (25/12/2019).

Ditegaskannya lagi, “Setahu dan seingat saya belum ada, sudah dicek di register Bagian hukum beberapa waktu yang lalu kebetulan ada anggota Linmas desa Lemeu yang mengadu,” tegasnya.

Baca juga : Diduga Tak Bayar Gaji Linmas, Kades Lemeu Dilaporkan Ke Polisi

Sebelumnya, Kades Lemeu, Abdul Sumardi ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut membantah tidak membayar gaji Linmas.

Ia menjelaskan jika ketika itu dirinya baru dilantik sebagai Kades pada januari 2019 lalu. Usai dilantik dirinya pun mulai berbenah untuk menyusun hal-hal apa saja untuk desa, termasuk perangkat desa dan Linmas.

Terkait linmas dirinya diarahkan mengajukan nama ke OPD terkait yakni Satpol PP. Ketika diusulkan nama-nama Linmas tersebut diterima oleh pihak Satpol PP dan di-SK-kan.

“Jadi terkait masalah gaji, saya hanya menggaji Linmas yang saya usulkan dan telah di-SK-kan oleh OPD yang berwenang yakni Satpol PP,” jelas Kades ketika disambangi ke rumahnya,  Senin (23/12/2019).

Lanjut Kades, terkait Linmas yang lama Kades mengaku tidak mengetahui karena mereka tidak melapor kepada Kades. Dan juga menurutnya, hak itu diberikan jika telah menjalankan kewajiban.

Diketahui, perkara gaji dan SK Linmas ini telah dilaporkan sejumlah Linmas yang mengaku dilantik di Tennis Indoor pada November 2018 lalu ke Polres Lebong, lantaran hingga saat ini mereka belum menerima gaji sepeserpun. [Traaf]

 

RSUD LEBONG

Bengkulusatu.co.id

Media Siber BENGKULUSATU.co.id diterbitkan oleh PT Bengkulu Sekolah Bersama. Akta Nomor 46 Tanggal 26 September 2017. Pengesahan SK Menkumham RI Nomor AHU-0049482.AH.01.01.Tahun 2017

Baca Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Newsletter

Media Siber Bengkulusatu.co.id ~ Sekolah Bersama

LOGO-JMSI-1

Recent News