LPKPK Bima Desak DPRD dan BRI Usut Dugaan Pengambilalihan ATM PKH

Kamis, 10 Oktober 2019 | 9:02 am | 447 Views

BENGKULU SATU – Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LPKPK), kembali turun ke jalan dalam rangka menyuarakan aspirasi rakyat yang berkaitan dengan indikasi penyalahgunaan wewenang dan jabatan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), di tiap desa yang berada di seluruh Kecamatan Kabupaten Bima.

Dalam hal ini, Yamin sebagai Koordinator Lapangan (KORLAP) memaparkan sejumlah data ontentik hasil observasi lapangan bahwa ada indikasi tindakan penyalahgunaan jabatan oleh pendamping desa, Kamis (10/10/2019).

“Kami melakukan aksi hari ini adalah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang telah dibodohi oleh Pendamping PHK Desa yang dalam hal ini mengambil alih Buku Rekening dan ATM masyarakat yang mendapat bantuan non tunai dari pemerintah,” paparnya

“Adapun data yang kami dapat dari hasil observasi lapangan terindikasi kuat telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan cara melakukan pencairan massal guna untuk mendapatkan uang pemotongan dari dana bantuan tersebut,” jelasnya

Dari data temuan lapangan tersebut LPKPK melakukan aksi di sejumlah titik aksi dalam langkah mendesak instansi terkait supaya menjalankan tugas sesuai tupoksi dan supaya menindaklanjuti data temuan tersebut.

Hal ini, Amirullah sebagai Ketua LPKPK juga menjelaskan. “Data temuan hasil dari observasi lapangan kami terkait pemaparan dan orasi kami di atas, kami hari ini mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Bima untuk segera membentuk PANSUS untuk mengawal penyaluran Bantuan Non Tunai PKH,” jelasnya.

“Meminta kepada Kapolres Bima Kota dan Kabupaten untuk segera menyelidiki oknum pendamping PKH dan meminta kepada Kepala BRI cabang Bima agar segera melakukan pemanggilan kepada Kepala Unit BRI Kecamatan agar mengevaluasi kinerja dari anggotanya.” tutupnya. [rls]

 

Related Post

Leave a Reply