Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dan Pemulihan Lahan Kritis Di Kabupaten Lebong Dengan Pemanfaatan Limbah Hasil Penggilingan Kopi Dan Padi

Jumat, 27 September 2019 | 7:50 pm | 231 Views

Oleh : Eka Rani, Reflis
1. Kasi Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong.
2. Mahasiswi Pasca Sarjana Program PSDAL Universitas Bengkulu.

Abstrak

Kabupaten Lebong memiliki sumber daya alam air dan hutan yang melimpah. Sebagai salah satu kabupaten yang dikelilingi Hutan dan hulu dari sungai Ketahun maka pelestarian lingkungan hidup menjadi perhatian bagi pemerintah daerah kabupaten Lebong. Mayoritas masyarakat kabupaten Lebong berusaha dalam bidang pertanian dan perkebunan. Dalam menunjang bidang pertanian maka dari itu terdapat kegiatan/usaha penggilingan padi dan kopi, yang mana aktifitas penggilingan padi dan kopi ini menghasilkan limbah yaitu sekam padi dan kulit kopi. Terdapat sekitar 105 usaha penggilingan kopi dan padi (healer) di Kabupaten Lebong dan sebagian besar limbah hasil penggilingan berupa kulit kopi dan sekam padi dikelola dengan cara dibakar atau dibuang ke sungai. Luas lahan kritis di Kabupaten Lebong mencapai 54.185 hektar meliputi dalam kawasan hutan seluas 36.985 hektere dan luar kawasan hutan seluas 17.200 hektar. Lahan kritis yang terdapat di Kabupaten Lebong akibat dari ladang berpindah-pindah yang dilakukan masyarakat, perambahan hutan secara illegal (Illegal Loging) dan dampak longsor besar yang terjadi pada tahun 2016 di kawasan hutan lindung di kecamatan Lebong Selatan. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Lebong melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong melakukan beberapa upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan pemulihan lahan kritis dengan cara penetapan kebijakan atau regulasi, pemanfaatan limbah dari kegiatan/usaha penggilingan kopi dan padi, pengelolaan lahan kritis dengan pupuk organik, konservasi lahan oleh masyarakat dan kerjasama dengan Stake Holder/Mitra

I. PENDAHULUAN

        Kabupaten Lebong merupakan salah satu kabupaten termuda di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Lebong dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 39 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Lebong berbatasan langsung dengan dua provinsi yaitu provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan. Ibu kota Kabupaten Lebong terletak di Tubei dengan luas administrasi 159,472 km2 yang terdiri dari 12 kecamatan dengan jumlah penduduk 107.600 jiwa1.
         Sebagian besar wilayah kabupaten Lebong memiliki tofografi berbukit dan bergunung dengan kelerengan sangat variatif dari datar sampai sangat curam membentang dari utara ke selatan1. Wilayah yang berlereng datar berada pada daerah disekitar sungai Ketahun. Daerah ini sebagai pusat aktifitas masyarakat Lebong baik untuk pertanian, pemukiman, budidaya dan pertambangan. Kabupaten Lebong didominasi oleh kawasan hutan dan sumber daya air yang melimpah. Kabupaten Lebong berada dalam jalur pegunungan bukit barisan sehingga Kabupaten Lebong merupakan daerah hulu dari beberapa sungai. Kawasan hutan ini memiliki arti yang sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan karena berfungsi sebagai penjaga keseimbangan ekologi dan penjaga kontunuitas air yang sangat dibutuhkan dalam pertanian sawah dan budidaya ikan. Dengan kondisi wilayah yang sebagian besar berbukit dan bergunung, keberadaan hutan berfungsi untuk melindungi kawasan dibawahnya dari bahaya longsor dan banjir.

       Semenjak menjadi kabupaten pemekaran kabupaten Lebong telah banyak mengalami perubahan baik itu perubahan fisik, ekologi, sosial budaya dan infrastruktur. Hal ini dapat dilihat dari aktifitas pembangunan yang semakin meningkat di Kabupaten Lebong seperti pembangunan infrastruktur jalan, pemukiman, kegiatan industri, pertambangan. Dengan menggeliatnya aktifitas pembangunan ini tentunya sangat berdampak terhadap sumber daya alam yang ada di kabupaten Lebong. Pembangunan dan sumber daya alam saling berkaitan satu sama lain dikarenakan sumber daya alam digunakan sebagai bahan baku dan sumber energi dalam melaksanakan aktivitas pembangunan tersebut. Pembangunan yang dilakukan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup manusia sehingga terwujudlah kesejahteraan manusia. Akan tetapi berbagai macam aktifitas pembangunan ini selain menimbulkan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif. Dampak positif pembangunan antara lain tersedianya fasilitas umum yang memadai, memperlancar transpotrasi antar daerah, mengurangi pengangguran, meningkatkan investasi dan lain-lain. Dampak negatif pembangunan antara lain terjadinya alih fungsi lahan, kerusakan hutan dan lingkungan sehingga terbentuk lahan kritis, pencemaran air, udara dan tanah. Ketika kita berbicara mengenai lahan kritis maka kabupaten Lebong adalah salah satu wilayah yang memiliki lahan kritis dengan adanya kerusakan hutan akibat ulah manusia dan bencana longsor. Ketika kita berbicara mengenai kualitas air sungai di Kabupaten Lebong, hal yang pertama kita ingat pastilah mengenai pencemaran yang terjadi oleh limbah industri maupun limbah rumah tangga. Limbah industri maupun limbah rumah tangga kerap kali dibuang langsung ke sungai. Dan parahnya air sungai yang telah tercemar ini, menjadi sebuah ancaman bagi kesehatan masyarakat. Mayoritas masyarakat kabupaten Lebong berusaha dalam bidang pertanian dan perkebunan. Lahan persawahan yang luas dan perkebunan kopi di bawah bukit barisan merupakan pemandangan alam di wilayah Kabupaten Lebong. Untuk itu, dalam memproduksi beras dan kopi ini maka ada sebagian masyarakat yang membuka usaha penggilingan padi dan kopi. Hampir di setiap desa di Kabupaten Lebong memiliki minimal satu unit heler. Tentunya aktifitas penggilingan padi dan kopi ini menghasilkan limbah yaitu sekam/kulit padi dan sekam/kulit kopi. Selain aktifitas dari kegiatan pertanian terdapat juga aktifitas indutri lainnya yang menghasilkan limbah. Dari pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong limbah-limbah tersebut dibuang ke sungai. Pencegahan harus menjadi tumpuan utama dalam pemulihan kualitas tanah dan pengendalian pencemaran air. Sekalipun dalam kegiatan pengendalian dan pemulihan, hal pertama yang harus dilakukan adalah mencegah terjadinya ladang berpindah-pindah, illegal loging dan masuknya tambahan pencemar baru ke sumber air yang telah kelebihan beban pencemaran.
        Untuk itu, dalam melakukan pembangunan di Kabupaten Lebong Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong sebagai pemangku kebijakan harus membuat suatu regulasi untuk mengatur aktifitas masyarakat dan dunia usaha untuk menunjang pemeliharaan dan kelestarian lingkungan serta diperlukan keterlibatan masyarakat dalam pengendalian pencemaran air. Pemerintah Daerah sebagai pemegang kebijakan mampu menerapkan pembangunan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Lebong Tahun 2016 – 2021. Dengan menerapkan pembangunan yang berwawasan lingkungan ini berarti Kabupaten Lebong telah menjalankan amanah Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam hal ini, Pemerintah daerah Kabupaten Lebong dituntut untuk menempuh jalan tengah yakni pengembangan industri dan kegiatan/usaha lainnya berjalan bersama-sama tetapi disertai pengelolaan lingkungan yang cermat sehingga kelestarian lingkungan terjaga.

ISI TULISAN

Pengertian Lahan Kritis

      Di dalam Undang-Undnag Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air yang dimaksud dengan lahan kritis adalah lahan yang fungsinya kurang baik sebagai media produksi untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan.2 Lahan kritis adalah lahan yang tingkat kesuburannya rendah akibat terkikis secara terus menerus oleh limpasan air sehingga tidak baik lagi digunakan untuk lahan bercocok tanam. Lahan ini dicirikan oleh lereng curam, vegetasi minimal, kurangnya unsur hara dan kepadatan yang tinggi.3 Istilah lain dari lahan kritis dipakai untuk menyebut kondisi suatu lahan yang telah mengalami degradasi sehingga lahan tersebut tidak bisa menjalankan fungsinya.
Suatu lahan dinilai sebagai lahan kritis bila usaha untuk mengambil manfaat dari produktivitasnya tidak sebanding dengan hasil produksinya.4 Selain itu definisi terkait lahan kritis dari pakar Mulyadi dan Soepraptohardjo (1975) bahwa lahan kritis merupakan lahan yang telah mengalami atau dalam proses kerusakan fisik, kimia, dan biologi yang pada akhirnya membahayakan fungsi hidrologis, orologis, produksi pertanian, pemukiman dan kehidupan sosial ekonomi.5 Definisi lahan kritis oleh Kementerian Kehutanan adalah “Lahan yang keadaan fisiknya sedemikian rupa sehingga lahan tersebut tidak berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air.6
        Lahan bisa menjadi lahan kritis karena dua aspek yaitu akibat aktivitas manusia atau terjadi secara alami. Tetapi bila dilihat dari kedua aspek tersebut yang lebih cenderung penyebab lahan menjadi lahan kritis adalah akibat aktivitas manusia. Kerusakan lahan akibat aktivitas manusia terjadi karena tidak sesuainya penggunaan lahan dengan kemampuan lahan, sehingga menyebabkan kerusakan fisik, kimia maupun biologis.7 Lahan kritis juga merupakan salah satu penyebab terjadinya ladang berpindah. Masyarakat akan meninggalkan lahan yang sudah tidak lagi subur dan mencari lahan lain yang dianggap lebih menjanjikan, termasuk akhirnya membuka kawasan hutan Negara.

Lahan Kritis di Kabupaten Lebong

          Kabupaten Lebong yang memiliki wilayah hutan yang luas yaitu kawasan hutan fungsi alam dan kawasan hutan fungsi produksi. Kawasan hutan fungsi alam terdiri dari hutan TNKS dengan luas kawasan 98.404,10 hektar, taman wisata alam dengan luas 2.724, 5 hektar dan hutan cagar alam dengan luas 154,1 hektar. Kawasan hutan fungsi produksi memiliki luas 46,7 hektar.1 Namun pada kenyataannya kawasan hutan tersebut telah banyak menjadi lahan kristis. Data lahan kritis yang diperoleh Dinas Kehutanan dan Perkebuanan Kabupaten Lebong pada tahun 2016 diketahui bahwa luas lahan kritis mencapai 54.185 hektar meliputi dalam kawasan hutan seluas 36.985 hektere dan luar kawasan hutan seluas 17.200 hektar. Lahan kritis tersebut, tersebar di 12 kecamatan yang ada di kabupaten.Lebong.8
     Lahan kritis yang terdapat di Kabupaten Lebong akibat dari ladang berpindah-pindah yang dilakukan masyarakat, perambahan hutan secara illegal (Illegal Loging) dan dampak longsor besar yang terjadi pada tahun 2017 di kawasan hutan lindung di kecamatan Lebong Selatan. Longsor tersebut mengakibatkan rusaknya lahan pertanian dan lahan disekitar hutan tersebut dan menghancurkan lokasi eksplorasi panas bumi.

Upaya Pencegahan dan Pemulihan Lahan Kritis di Kabupaten Lebong

           Dengan semakin bertambah penduduk dan semakin meningkatnya kebutuhan manusia tidak dipungkiri akan berdampak terhadap penggunaan lahan yang tidak terkontrol oleh manusia. Lama kelamaan hutan yang ada akan semakin sedikit. Oleh karena itu perlu upaya untuk memulihkan lahan kritis agar produktivitasnya bisa pulih kembali. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong melalui Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Lebong saat ini sedang melakukan beberapa upaya dalam rangka pencegahan dan pemulihan lahan kritis tersebut.10 Upaya-upaya tersebut yaitu :
1. Penetapan kebijakan atau regulasi.
2. Pemanfaatan limbah dari kegiatan/usaha penggilingan kopi dan padi.
3. Pengelolaan Lahan Kritis dengan pupuk organik/bahan organik
4. Konservasi lahan berbasis masyarakat hukum adat
5. Kerjasama dengan Stake Holder/Mitra

1. Penetapan Kebijakan atau Regulasi

       Salah satu instrument lingkungan hidup yang mampu mengendalikan kerusakan, penemaran lingkungan melalui suatu peraturan. Untuk itu, pemerintah kabupaten Lebong dengan segera merangcang dan menetapkan beberapa peraturan daerah yang berdampak positif terhadap kondisi kabupaten Lebong. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Lebong telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tahun 2017 tentang Pengankuan dan Perlidungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Lebong. Pasca keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 negara didesak untuk mengakui keberdaaan MHA. Dalam pokok pikirannya, MK menyatakan “Peraturan Daerah (Perda) merupakan pendelegasian wewenang mengatur mengenai Masyarakat Hukum Adat dari pemerintah pusat.11 Hal ini merupakan angin segar bagi pemerintah kabupaten Lebong untuk mengembalikan hak masyarakat hukum adat dalam mengelola hutan adat yang selama ini termasuk wilayah adat masyarakat hukum adat setempat. Selain itu, Rancangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong telah mengajukan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Sampah dan Rancangan Peraturan daerah (Raperda) tentang Baku Mutu Air Sungai yang sebentar lagi akan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Lebong.10 Di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah salah satu point yang diatur adalah kegiatan penggilingan kopi dan padi. Pada pasal 56 ayat 1 Raperda tentang Pengelolaan Sampah bahwa “Setiap orang atau badan usaha dilarang membuang limbah penggilingan padi dan kopi dalam bentuk dedak dan/atau sekam ke aliran sungai. Apabila pasal ini dilanggar maka orang atau pemilik usaha yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi adminstratif yang diatur dalam peraturan bupati. Adapun Rancangan Peraturan Daerah tentang Baku Mutu Air bertujuan untuk menjaga kualitas air permukaan di Kabupaten Lebong.
           Ketiga Peraturan daerah yang mengatur mengenai Masyarakat Hukum Adat, Pengelolaan Sampah dan Baku Mutu Air adalah sebagai pedoman dan landasan hukum bagi pemerintah daerah kabupaten Lebong dalam melakukan konservasi air dan hutan, mengingat kabupaten Lebong memiliki sumber daya alam air dan hutan yang melimpah.

2. Pemanfaatan Limbah dari Kegiatan/Usaha Penggilingan Kopi dan Padi (Healer Kopi dan Padi) untuk dijadikan pupuk organik (kompos)

      Sebagian masyarakat Lebong berprofesi sebagai petani kopi dan petani sawah. Oleh karena itu, terdapat kegiatan/usaha penggilingan kopi dan padi di Kabupaten Lebong. Dari survey yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong diketahui bahwa terdapat sekitar 105 usaha penggilingan kopi dan padi (healer) di Kabupaten Lebong dan sebagian besar limbah hasil penggilingan berupa kulit kopi dan sekam padi dikelola dengan cara dibakar atau dibuang ke sungai.12 Hal ini berarti limbah dari kegiatan/usaha penggilingan kopi dan padi di kabupaten Lebong selama ini belum termanfaatkan secara maksimal, bahkan terbuang begitu saja ke lingkungan sehingga menimbulkan pencemaran baik pencemaran air dan pencemaran udara. Dampak dari limbah kulit kopi dan sekam padi yang dibuang begitu saja ke sungai, antara lain menimbulkan endapan sehingga menyebabkan pendangkalan sungai serta menurunkan kualitas mutu bahan tambang yang ada di dalamnya.10
      Menindaklanjuti diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dan Baku Mutu Air, pihak pelaku usaha selanjutnya akan diberi kewajiban untuk mengelola limbah yang dihasilkan. Dalam melakukan pengelolaan limbah tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong memberikan solusi kepada pihak pengusaha Healer untuk mengelola limbah yang berupa bahan organik (kulit kopi dan sekam padi) diproses menjadi pupuk organik/kompos. Dinas Lingkungan Hidup telah melakuan penyuluhan kepada pengusaha Healer. Penyuluhan tersebut mengenai peraturan (perizinan dan sosialisasi perda), dampak limbah hasil penggilingan kopi dan padi serta teknologi pembuatan pupuk kompos berbasis limbah kulit kopi dan sekam padi.9

3. Pengelolaan Lahan Kritis Dengan Pupuk Organik

         Pemanfaatan pupuk organik sudah saatnya dilakukan sebagai upaya pemulihan lahan kritis. Diharapkan dengan adanya kegiatan pengelolaan lahan kritis dengan pupuk organik sebagai jaminan untuk mempertahankan luas hutan negara yang seiring waktu semakin menurun. Masyarakat yang lahan perkebunannya terkonservasi dengan baik tentunya tidak akan berusaha mencari lahan baru karena lahan garapannya tetap produktif.
Petani peladang berpindah memilih tanah sebagai tempat usahanya hanya mendasarkan pada tebal tipisnya lapisan humus dan ketersediaan airnya saja. Setelah hara setempat habis atau produktivitasnya menurun, mereka pergi meninggalkan tempat usahanya untuk mencari lahan yang baru yang mempunyai lapisan humus tebal yang relatif lebih produktif, sehingga akan memberikan harapan terhadap ketersediaan hara untuk budidaya pertanian berikutnya.
         Pupuk organik di samping berpengaruh terhadap pasokan hara tanah juga tidak kalah pentingnya terhadap sifat fisik, biologi dan kimia tanah lainnya. Syarat tanah sebagai media tumbuh dibutuhkan kondisi fisik dan kimia yang baik. Keadaan fisik tanah yang baik apabila dapat menjamin pertumbuhan akar tanaman dan mampu sebagai tempat aerasi dan lengas tanah, yang semuanya berkaitan dengan peran bahan organik. Peran pupuk organik yang paling besar terhadap sifat fisik tanah meliputi : struktur, konsistensi, porositas, daya mengikat air, dan yang tidak kalah penting adalah peningkatan ketahanan terhadap erosi.
Pupuk/bahan organik merupakan sumber energi bagi makro dan mikro-fauna tanah. Penambahan pupuk/bahan organik dalam tanah akan menyebabkan aktivitas dan populasi mikrobiologi dalam tanah meningkat, terutama yang berkaitan dengan aktivitas dekomposisi dan mineralisasi bahan organik. Beberapa mikroorganisme yang beperan dalam dekomposisi bahan organik adalah fungi, bakteri dan aktinomisetes. Di samping mikroorganisme tanah, fauna tanah juga berperan dalam dekomposi bahan organik antara lain yang tergolong dalam protozoa, nematoda, Collembola, dan cacing tanah. Fauna tanah ini berperan dalam proses humifikasi dan mineralisasi atau pelepasan hara, bahkan ikut bertanggung jawab terhadap pemeliharaan struktur tanah (Tian, G. 1997). Mikro flora dan fauna tanah ini saling berinteraksi dengan kebutuhannya akan bahan organik, kerena bahan organik menyediakan energi untuk tumbuh dan bahan organik memberikan karbon sebagai sumber energi.
            Pengaruh positif yang lain dari penambahan bahan organik adalah pengaruhnya pada pertumbuhan tanaman. Terdapat senyawa yang mempunyai pengaruh terhadap aktivitas biologis yang ditemukan di dalam tanah adalah senyawa perangsang tumbuh (auxin), dan vitamin (Stevenson, 1982). Senyawa-senyawa ini di dalam tanah berasal dari eksudat tanaman, pupuk kandang, kompos, sisa tanaman dan juga berasal dari hasil aktivitas mikrobia dalam tanah. Di samping itu, diindikasikan asam organik dengan berat molekul rendah, terutama bikarbonat (seperti suksinat, ciannamat, fumarat) hasil dekomposisi bahan organik, dalam konsentrasi rendah dapat mempunyai sifat seperti senyawa perangsang tumbuh, sehingga berpengaruh positip terhadap pertumbuhan tanaman.

4. Konservasi Lahan Berbasis Masyarakat Hukum Adat

    Hutan di wilayah kabupaten Lebong telah banyak mengalami perubahan, ini dilihat dari penutupan lahan/vegetasi seiiring dengan perkembangan pembangunan yang semakin menggeliat. Banyak faktor yang mengakibatkan perubahan tersebut antara lain pertambahan penduduk dan pembangunan diluar sektor kehutanan yang sangat pesat memberikan pengaruh besar terhadap meningkatnya kebutuhan akan lahan dan produk-produk dari hutan. Kondisi demikian diperparah dengan adanya perambahan hutan dan terjadinya kebakaran hutan yang mengakibatkan semakin luasnya kerusakan hutan alam tropika di Indonesia.
            Upaya konservasi hutan dan lahan telah dilakukan oleh Pemerintah, namun hasilnya belum begitu maksimal. Dengan pengadaan pembibitan untuk merehabilitasi lahan kritis yang dilakukan selama ini diperoleh hasil yang tidak maksimal. Maka dari itu, pemerintah kabupaten Lebong melalui Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Lebong bersama Akar Foundation dan didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu melakukan model konservasi lahan berbasis masyarakat hukum adat. Hal ini dilakukan mengingat kabupaten Lebong telah memiliki wilayah adat sejak dahulu. Wilayah adat ini dijaga oleh masayarakat hukum adat setempat. Dengan diberikannya hak masyarakat hukum adat dalam mengelola hutan adat maka masyarakat dikutsertakan dalam menjaga hutan. Dengan mengelola hutan adat sebagai hak masyarakat hukum adat tentulah mereka mendapatkan manfaatnya. Untuk mengatasi penyebab utama kegagalan maka model penanganan lahan kritis ini akan menghilangkan/meminimalisir semua hambatan tersebut dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, oleh sebab itu strategi utama kegiatannya adalah “Konservasi lahan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat”.

5. Kerjasama antar Stakeholder/Mitra

            Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini diharapkan terjalin kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, Masyarakat, Swasta dan NGO Pemerhati Lingkungan dalam melakukan pengelolaan limbah hasil industri Masyarakat dapat berperan aktif dalam menyediakan bahan baku berupa limbah dari hasil penggilingan padi yang dapat diolah menjadi kompos, sehingga limbah tersebut tidak dibuang ke lingkungan dan menjadi hal yang bermanfaat dan memilki nilai ekonomis.
      Kerjasama antar stakeholder ini harus didukung oleh Pemerintah Daerah berupa penyediaan sarana dan prasarana dan sebagai fasilitator dalam kegiatan. Perda ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan di daerah.. Di Kabupaten Lebong sebagaian besar limbah rumah tangga dan limbah industri belum termanfaatkan, padahal beberapa keuntungan dapat diraih dari pengolahan limbah tersebut, misalnya sampah organik dari rumah tangga dan limbah pengolahan kopi dan padi belum termanfaatkan sama sekali. Padahal bahan baku ini apabila diolah dapat menghasilkan pupuk organik (kompos) sehingga dapat menurunkan tingkat konsumsi pupuk buatan untuk menyuburkan lahan pertanian masyarakat.
          Pihak swasta dapat berperan melalui progam CSR (Corporate Social Responsibility) yang merupakan tanggung jawab sosial sebuah perusahaan terhadap stakeholder yang terdiri dari 3P (Profit, People, Planet). Pada intinya CSR adalah bagaimana dari sebuah perusahaan itu memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat (people) dan kelestarian lingkungan hidup (planet) disekitar mereka dengan tetap tidak lupa memperhitungkan keuntungan (profit) jangka panjang yang akan didapat. CSR sendiri diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, kewajiban pemberian CSR tersebut hanya terbatas pada perseroan atau perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA).
          Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) salah satunya yaitu terhadap lingkungan hidup. Hal tersebut dijelaskan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha berkewajiban :

• Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.
• Menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup.
• Mentaati kententuan tentang mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan :

  • Lahan kritis di Kabupaten Lebong terbentuk akibat dari lading berpindah dan bencana longsor.
  • Dampak kegiatan/usaha penggilingan kopi dan padi dapat menimbulkan pencemaran air dan udara.
  • Limbah dari kegiatan/usaha penggilingan kopi dan padi dapat dimanfaatkan untuk pupuk organik.
  • Beberapa upaya dalam rangka pencegahan dan pemulihan lahan kritis yaitu :
  1. Penetapan kebijakan atau regulasi.
  2. Pemanfaatan limbah dari kegiatan/usaha penggilingan kopi dan padi.
  3. Pengelolaan Lahan Kritis dengan pupuk organik/bahan organik
  4. Konservasi lahan berbasis masyarakat hukum adat

DAFTAR PUSTAKA

https://www.kompasiana.com/riyanaaleyda/5cf0851c3ba7f75aac046f99/eksternalitas-negatif-akibat-aktivitas-pembangunan-di-indonesia?page=all

Badan Pusat Statistik. 2019. Lebong Dalam Angka Tahun 2018.1

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.2

Irianto. Nasip dkk. 2019. Kajian Raperda Pengelolaan Sampah dan Baku Mutu air3

https://jurnalbumi.com/knol/lahan-kritis/ 4

Muljadi, D., dan M. Soepraptohardjo. 1975. Masalah Data Luas dan Penyebaran Tanah-Tanah Kritis. Simposium Pencegahan dan Pemulihan Tanah Kritis dalam Rangka Pengembangan Wilayah. Jakarta.5

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 52/Kpts-II/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.6

Arsyad, S. 1989. Konservasi Tanah dan Air. Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, IPB press.7

Dinas Kehutanan Kabupaten Lebong Tahun 2015.8

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong Tahun 2019.9

Zamhari, SH, MH. 2019. Disampaikan pada acara “Penyuluhan Pengendalian Polusi dan Pencemaran”. Diselenggarakan oleh DLH Kabupaten Lebong September 2019.10

 

Related Post

Leave a Reply