RSUD LEBONG

Analisis Divestasi Saham Pada RUU Minerba Perubahan UU No. 4/2009

IMG-20200519-WA0003

Oleh : Ketut Agil Priya Satvika

 

Sempat tertunda pembahasannya oleh DPR RI periode 2014-2019, akhirnya DPR RI bersama pemerintah secara resmi mengesahkan RUU tentang perubahan UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) sebagai UU dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (12/05/2020) sore.

Salah satu tujuan dirancangnya UU Minerba adalah untuk memberikan kepastian hukum, khususnya bagi para pelaku usaha pertambangan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan maksud dan tujuan UU Minerba yang menyatakan bahwa tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Di 5dalam UU Minerba diatur mengenai kewajiban badan usaha pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada tahap operasi produksi yang selama ini sahamnya dimiliki oleh asing untuk mendivestasikan saham sebesar 51 persen secara berjenjang.

Mulanya divestasi saham ini dilakukan secara langsung sebesar 51%. Namun frasa (secara langsung) dihapus. Sehingga divestasi saham 51% dilakukan secara berjenjang. Baik kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik swasta nasional.

Di dalam UU sebelum perubahan mengatakan setelah lima tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada pemerintah pusat, pemda, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional. Di UU lama tidak diatur besaran saham yang harus didivestasikan.

Ketentuan mengenai divestasi saham inipun mengandung kontradiksi. Mekanisme divestasipun pada prakteknya tidak secara mudah dapat dilakukan. Tentu nilai saham perusahaan pertambangan yang sudah berproduksi selama 5 (lima) tahun akan berbeda nilainya dengan pada saat baru berdiri.

Di sinilah kemudian penulis melihat akan terjadi kemunduran posisi tawar Pemerintah terhadap pengusaha pertambangan asing. Bagaimana mungkin Pemerintah selaku regulator kemudian diposisikan sebagai pihak yang sejajar dengan pengusaha pertambangan asing melakukan negosiasi terkait dengan nilai saham yang akan didivestasikan. Sudah seharusnya Pemerintah menetapkan kewajiban divestasi saham diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.

Akan tetapi adanya divestasi saham membawa angin segar untuk perekonomian Indonesia. Salah satu hal yang menguntungkan adalah dengan divestasi 51% saham, maka perusahaan pertambangan diharuskan membangun smelter di Indonesia. Smelter itu sendiri adalah sebuah fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir.

Jika pembangunan smelter dilakukan di Indonesia juga akan menimbulkan efek ganda. Sebab secara otomatis lapangan pekerjaan pun akan bertambah. Selain itu, pendapatan yang didapat dari pajak juga akan meningkat. Karena akan ada tambahan pajak dari perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak Penghasilan (PPh) dan masih banyak lagi.

 

Bengkulusatu.co.id

Media Siber BENGKULUSATU.co.id diterbitkan oleh PT Bengkulu Sekolah Bersama. Akta Nomor 46 Tanggal 26 September 2017. Pengesahan SK Menkumham RI Nomor AHU-0049482.AH.01.01.Tahun 2017

Baca Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Newsletter

Media Siber Bengkulusatu.co.id ~ Sekolah Bersama

LOGO-JMSI-1
WhatsApp Image 2020-05-22 at 09.56.07
Dinkes Kota Bengkulu Covid-19
BPKAD Kota Bengkulu Covid-19

Recent News