Ditetapkan Tersangka, Kuasa Hukum PPK LU Layangkan Nota Protes

Senin, 1 Juli 2019 | 11:25 am | 696 Views

BENGKULU SATU – Kuasa hukum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lebong Utara, Nediyanto Ramadhan, SH. MH dan Edi Rusman, SH mengajukan nota protes dan pengaduan ke Polres Lebong, Bawaslu Lebong, DKPP RI, dan KPU RI. Hal tersebut lantaran pihaknya merasa keberatan atas penetapan status tersangka terhadap 5 orang kliennya oleh Polres Lebong dalam kasus hilangnya dokumen formulir DA1 Kecamatan Lebong Utara pada Pemilu 2019.

Menurut Nediyanto, penetapan tersangka kepada kliennya tersebut tidaklah tepat. Ia merasa KPU dan Bawaslu Lebong telah mengorbankan PPK Lebong Utara.

“PPK Lebong Utara adalah korban, setidak-tidaknya dikorbankan, akibatnya mereka jadi tersangka. Dengan alasan hukum, mereka (PPK LU) sudah mengadakan serah terima dokumen seluruh dokumen dengan pihak komisioner KPU Lebong, jadi dengan sudah diserahkannya dokumen, dengan dibuktikan dengan BAST, berarti secara hukum, beban dan tanggung jawab itu sudah beralih ke KPU Lebong,” kata Nediyanto, Senin (1/7/2019).

Lanjutnya Nediyanto, dengan adanya BAST tersebut dan telah ditandatangani oleh Ketua PPK Lebong Utara dan pihak KPU Lebong, jika ada kasus sifatnya temuan seperti tidak ditemukannya formulir DA1 seharusnya KPU Lebong yang harus bertanggung jawab. Ia pun berpendapat, jika KPU Lebong merasa ragu akan isi dalam kotak tersebut kenapa tidak melakukan pemeriksaan saat itu.

“Kami dari kuasa hukum, kami minta selain dijadikan tersangka, kami minta seluruh komisioner tidak layak lagi dipertahankan mengingat sebentar lagi akan terjadi suksesi Pilkada, ini suksesi yang besar. Dengan posisi seperti ini sudah mengorbankan PPK mereka tidak layak dipertahankan, karena itulah kami laporkan juga mereka (komisioner, red) ke DKPP dan KPU RI,” jelasnya.

Ia pun menegaskan bahwa dokumen BAST tersebut merupakan sebuah bukti otentik, sesuai dengan pasal 184 KUHAP.

Sementara itu, Ketua PPK Lebong Utara, Maya Fitria Sari, Amd mengatakan bahwa yang memasukkan dokumen DA1 tersebut kedalam kotak adalah dirinya sendiri dan menurutnya dia telah melakukannya sesuai prosedur.

“Saat itu yang memasukkan dokumen tersebut saya sendiri, jadi besar kecilnya amplop dokumen tersebut saya yang tahu, dan telah sesuai prosedur,” jelas Maya.

Saat dikonfirmasi terkait saksi mata ketika itu, Maya mengatakan saat itu hanya ada PPK dan PPS, sedangkan Panwascam Lebong Utara tidak ada dikarenakan telah pulang lebih dulu, sedangkan petugas kepolisian ada tapi tidak masuk ke sekretariat PPK. Dan pihaknya pun telah mencoba menghubungi Panwascam sebelum memasukkan dokumen tersebut.

Diketahui, nota protes dan pengaduan yang dilayangkan tersebut dengan nomor : 056/NEDI AKIL/VI/2019 tertanggal 1 Juli 2019. Dalam nota tersebut berisi 11 pengaduan sebagai berikut :

1. Bahwa, PPK Kecamatan Lebong Utara telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilu Pemilihan Anggota Lembaga Legislatifpada tahun 2019;

2. Bahwa, PPK Kecamatan Lebong sudah memeriksa dan memasukkan Form Model DA1-PPWP, Form Model DA1-DPR, Form Model DA1-DPD, Form Model DA1-DPRD Provinsi dan Form Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota di dalam kotak suara, hal ini dikuatkan dengan Bukti Tanda Terima Pengembalian Barang Dari PPK ke KPU Kabupaten Lebong pada Hari Sabtu Tanggal 26 April 2019 antara PPK Kecamatan Lebong Utara [Maya Fitria Sari. AMd/Pihak Pertama) dengan KPU Kabupaten Lebong (Etro ]aya Sinaga, S.E., NIP 198708272010121004/Pihak Kedua), dengan bukti BAST tersebut secara hukum ta ggung jawab PPK Lebong Utara sudah beralih dan sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab SELURUH KOMISIONER KPU KABUPATEN LEBONG (vide: scan BAST terlampir);

3. Bahwa, terdapat kejadian khusus tidak ditemukannya Form Model DAl-PPWP. Form Model DAl-DPR, Form Model DAl-DPD, Form Model DAl-DPRD Provinsi dan Form Model DAl-DPRD Kabupaten/Kota di dalam kotak suara saat Rapat Pleno KPU Kabupaten Lebong adalah jelas-jelas secara hukum bukan merupakan beban dan tanggung jawab PPK Kecamatan Lebong Utara, mengingat penyerahan dokumen sudah dilaksanakan sesuai dengan bukti sekaligus sebagai fakta hukum yaitu Bukti Tanda Terima Pengembalian Barang Dari PPK Lebong Utara ke KPU Kabupaten Lebong pada Hari Sabtu Tanggal 26 April 2019 termasuk penyerahan dokumen Form Model DA1-PPWP, Form Model DA1-DPR, Form Model DA1-DPD, Form Model DA1-DPRD Provinsi dan Form Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dalil tersebut pada angka 2 diatas;

4. Bahwa, dugaan kelalaian dalam tindak pidana pemilu sesungguhnya ada pada KOMISIONER KPU KABUPATEN LEBONG dan bukan pada PPK Lebong Utara, sehingga menurut hukum dan berdasarkan BAST yang sangat layak dijadikan sebagai tersangka adalah seluruh KOMISIONER KPU KABUPATEN LEBONG;

5. Bahwa, berdasarkan dalil dan uraian diatas sudah sewajarnya SELURUH KOMlSIONER KPU KABUPATEN LEBONG DITETAPKAN MENJADI TERSANGKA” dalam perkara dugaan tindak pidana “Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

6. Bahwa, rekomendasi Tim GAKKUMDU yang pada akhirnya PPK Lebong Utara ditetapkan sebagai tersangka menurut penilaian kami berdasarkan fakta hukum objektif jelas-jelas tidak mencerminkan rasa keadilan di tengah masyarakat, buktinya hanya PPK Lebong Utara yang ditetapkan sebagai tersangka dan sangat tidak layak karena kelalaian bukan pada PPK Lebong Utara, sedangkan KOMISIONER KPU KABUPATEN LEBONG tidak ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, PPK Lebong Utara melalui surat ini menyampaikan protes dan keberatan tidak ditetapkannya seluruh KOMISIONER KPU KABUPATEN LEBONG menjadi tersangka hingga saat ini;

7. Bahwa, sesuai dengan dalil dan uraian diatas, mohon dengan hormat kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong kiranya berkenan melakukan proses hukum terhadap seluruh KOMISIONER KPU KABUPATEN LEBONG dan menindaklanjutinya ke Polres Lebong;

8. Bahwa, mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik lndonesia (DKPP) berkenan melakukan pemeriksaan terhadap SELURUH KOMISIONER KPU KABUPATEN LEBONG dan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

9. Bahwa, mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesla berkaitan dengan dugaan tindak pidana kelalaian dalam pelaksanaan pemilu yang kami laporkan saat ini, agar tidak menjadi preseden buruk dan sekaligus sebagai upaya preventif dalam mengantisipasi pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Provinsi Bengkulu dan khususnya di Kabupaten Lebong kedepan nantinya yang lebih baik kiranya berkenan mengganti seluruh SELURUH KOMISIONER KPU KABUPATEN LEBONG saat ini karena sangat tidak layak untuk dipertahankan;

10. Bahwa. mohon dengan hormat kepada Bapak Kapolres Lebong kiranya berkenan menetapkan SELURUH KOMlSlONER KPU KABUPATEN LEBONG MENJADI TERSANGKA;

11. Bahwa. mohon proses hukum dan tindakan pro justitia terhadap SELURUH KOMISIONER KPU KABU PATEN LEBONG dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama;

Selain itu, nota protes dan pengaduan ini memilik 14 tembusan yakni Kapolri, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, Kapolda Bengkulu, Kajati Bengkulu, Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Kajari Lebong, Gubernur Bengkulu, Bupati Lebong, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Ketua DPRD Kabupaten Lebong, Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, dan Ketua PPK Lebong Utara. [Traaf]

Related Post

Leave a Reply