Polemik Warga Vs BTL Tak Kunjung Usai, LSM Laki Desak Pemkab Lebong Turun Tangan

Senin, 30 September 2019 | 12:45 pm | 367 Views

BENGKULU SATU – Polemik antara PT Bangun Tirta Lestari (BTL) dengan warga kabupaten Lebong yang terkena dampak pembangunan menara Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTET) hingga kini belum usai. Menilai hal ini telah berlarut-larut, maka LSM Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Lebong pun mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong untuk turun tangan dalam menangani hal ini.

Terkait perihal tersebut, Senin, 30 September 2019, Pihak Pemkab Lebong pun memanggil LSM LAKI dan warga yang terdampak pembangunan SUTET tersebut. Pertemuan dilakukan di Ruang Graha Bina Praja Pemkab Lebong, dipimpin langsung oleh Sekda Lebong, Mustarani Abidin, didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lebong Bambang ASB, Asisten 1 Jafri,S. Sos, serta Kabag Hukum dan Kabag Pembangunan.

Dalam pertemuan tersebut Ketua LSM LAKI, Adi Ogan menyampaikan kepada pihak pemkab Lebong bahwa adanya masyarakat Kabupaten Lebong yang menjadi korban tidak dibayarkannya uang ganti rugi atau kompensasi tanah, bangunan, dan tanam tumbuh dari PT BTL dalam hal pemasangan tiang menara SUTET dan Pembangunan jaringan Transmisi tenaga listrik PLTA Air Putih Kabupaten Lebong mulai tahun 2012-2019

Adapun beberapa permasalahan yang disampaikan LSM LAKI yakni:

1. PT. Bangun Tirta Lestari tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat dan pendukung ganti rugi atau kompensasi tanah, bangunan dan tanam tumbuh (melanggar peraturan Menteri ESDM no.27 tahun 2019 pasal 8 ayat 1
2. PT. Bangun Tirta Lestari tidak memberi pengumuman bagi pemilik tanah, bangunan dan tanam tumbuh yang mendapat ganti rugi atau kompensasi
3. PT. Bangun Tina Lestari tidak memberi tahu lebih dahulu pemasangan pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik kepada masyarakat yang akan dilintasi tanah, bangunan dan tanam tumbuh milik masyarakat
4. Terjadinya keributan antara petugas karyawan PT. Bangun Tina Lestari dengan pemilik tanah pada waktu pemasangan jaringan transmisi tenaga listrik
5. Ada perbedaan nilai uang pembayaran ganti rugi atau kompensasi tanah, bangunan dan tanam tumbuh (contoh Tarmizi warga Desa Karang Dapo atas mendapat kompensasi Rp. 350.000.000,a sedangkan saudara Mursalin warga Desa Ladang Palembang mendapat ganti rugi tanah, bangunan dan tanam tumbuh Rp. 37.000.000,-) data terlampir.
6. Ada juga tidak dapat kompensasi sedangkan tanahnya dan bangunannya di lintasi jaringan transmisi tenaga listrik oleh PT. Bangun Tirta Lestari
7. Ada dugaan manipulasi data penerima kompendasi dari PT. Bangun Tirta Lestari
8. PT. Bangun Tirta Lestari telah melanggar peraturan esdm No.27 tahun 2018 tentang kompensasi tanah, bangunan dan tanam tumbuh yang berada di ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik
9. Tidak ada lembaga penilai yaitu kantor jasa penilai publik yang profesional dan independen yang dapat melakukan penilaian terhadap nilai pasar tanah, bangunan dan tanam tumbuh (melanggar peraturan menteri ESDM no.27 tahun 2018 nasal l ayat 4)
10. PT BTL tidak memakai rumus perhitungan kompensasi atas tanah, bangunan dan tanam tumbuh yang berada di bawah ruang bebas yaitu 15 % x LT x NP (melanggar Peraturan Menteri ESDM No. 27 tahun 2018 pasal 7 ayat 2)
11. Pembangunan menara SUTET menggunakan pasir mengandung belerang, diragukan kekautan kontruksinya dan menara bisa roboh
12. Data-data (surat, KTP, Pernyataan, foto-foto) terlampir.

Usai menyampaikan pokok permasalahan tersebut, LSM LAKI pun juga menyampaikan beberapa tutntuta mereka kepada Pemkab Lebong, diantaranya memohon Pemkab Lebong mendesak PT BTL dapat melunasi pembayarn ganti rugi atau kompensasi tanah, bangunan dan tanam tumbuh sesuai perturan menteri ESDM no 27 tahun 2018, mohon Pemkab Lebong turun ke lapangan ke lokasi pemasangan jaringan transmisi tenaga listrik dari Desa Ladang Palembang (lokasi turbin) ke PLTA Tes, mengecek kebenaran ini. Jika terbukti mohon Pemkab Lebong memberikan sanksi PT BTL karena melanggar Peraturan Menteri ESDM no 27 tahun 2018, mohon Pemkab Lebong mendesak PT BTLmenmbongkar dan memasang kembali pembangunan menara SUTET kembali karena menggunakan pasir belerang diragukan kekuatannya dikhawatirkan menara SUTET akan roboh dan menimpa masyarakat atau korban jiwa, mohon Pemkab Lebong mendesak PT BTL menghentikan aktivitas pemasangan SUTETkarena belum melunasi kompensasi tanah, bangunan dan tanam tumbuh.

“Mohon agar menyampaikan aspirasi ini Kementerian ESDM di Jakarta karena PT BTL merugikan masyarakat Lebong, serta mmeminta Pemkab Lebong mengambil data-data pemilik lahan yang mendapat kompensasi dengan PT BTL karena masyarakat tidak tahu berapa jumlah yang diterima pemilik tanah, bangunan dan tanam tumbuh,” sampai Adi Ogan kepada Sekda Lebong, Senin (30/9/2019).

dalam pertemuan tersebut, salah satu masyarakat yang menjadi korban, Firma warga Desa Bungin, Kecamatan Bingin Kuning mengatakan dirinya hanya mendapatkan kompensasi senilai Rp 1,9 juta saja, padahal banyak tanam tumbuh miliknya yang ditebang dan dipangkas oleh pihak BTL.

“Kelapa dan tanaman lainnya banyak yang ditebang dan dipangkas tapi hanya mendapatkan ganti rugi Rp 1.900.000 saja, uang itu pun diberikan kepada anak saya. Saya menuntut tambahan ganti rugi, karena yg lain saja ganti rugi mencapai Rp 300 juta,” kata Firma.

tuntutan serupa pun disampaikan Warga lainnya, Wahana meminta pihak Pemkab Lebong agar dapat memfasilitasi permasalahan kompensasi pembangunan menara SUTET ini, terlebih sawah miliknya merupakan salah satu titik berdirinya menara SUTET.

“Terkena pembangunan tiang SUTET, tanaman yang terkena 17 batang, ganti rugi hanya Rp 34 juta. Saya mau minta tambah ganti rugi karena kami tidak berani lagi menggarap sawah kami itu,” ungkapnya.

Menanggapi permasalahan ini, Sekda Lebong Mustarani Abidin menegaskan pihaknya akan memanggil pihak PT BTL dan akan menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan aturan yang ada.

“Untuk tindaklanjutnya kita akan panggil mereka (PT BTL, red) dan sesuai dengan aturan. Akan kita bebaskan sesuai aturan, kalau tidak sesuai aturan akan kita coret dan kita minta dilakukan pengukuran ulang,” tegas Sekda. [Traaf]

 

Related Post

Leave a Reply