Sempat Molor, Ada Catatan dan Skor, APBD Lebong TA 2020 Disahkan

Jumat, 29 November 2019 | 1:26 pm | 208 Views

BENGKULU SATU – Meski sempat molor kurang lebih 1,5 jam, dimana sebelumnya rapat paripurna dijadwalkan pukul 15.30 WIB, namun baru dimulai sekira pukul 17.00 WIB. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lebong akhirnya disahkan menjadi APBD Tahun Anggaran 2020, Jum’at (29/11/2019).

APBD Lebong disahkan tersebut disetujui dengan rincian Pendapatan Daerah sebesar Rp. 791.889.491.371,00. Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 47.701.948.251,40. Dana Perimbangan Rp. 593.834.178.000,00. Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 150.353.365.119,00.

Selanjutnya belanja daerah senilai Rp. 796.684.291.892,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 407.515.052.191,00. Kemudian Belanja langsung Rp. 389.169.239.701,00. Secara komulatif angka defisit sebesar Rp.4.794.800.521.00. 

Dalam rapat paripurna Pengesahan APBD beberapa fraksi yang ada di DPRD Lebong memberikan catatan dalam pendapat akhir fraksinya.

Seperti fraksi Amanat Nasional yang dibacakan Sekretaris Fraksi, Pip Haryono. Fraksi PAN meminta Pemkab Lebong melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD dengan penuh kehati-hatian karena sumber pajak dan retribusi berhubungan langsung dengan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

“Optimalisasi dana perimbangan baik DAK, DAU maupun hasil pajak agar lebih proporsional sesuai dengab kondisi obyektif Kabupaten Lebong. Mendorong perkembangan usaha BUMD dan usaha lainnya sehingga memperoleh laba/deviden yang lebih optimal,” ungkap Pip.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ronal Reagen mengatakan capaian PAD Kabupaten Lebong masih rendah pertumbuhannya dan malah menurun dari tahun sebelumnya.

“Khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah masih rendah dan tumbuh hanya 1,4 persen, lebih rendah dari tahun 2018 yang lalu,” sampai Ronal.

Selain menyoroti belum maksimalnya proses penggalian dan eksplorasi potensi di sektor pajak dan retribusi. Juga meminta agar pihak eksekutif segera membuat Perbup, agar bisa dijadikan petunjuk pelaksana detail dalam pengambilan pajak dan retribusi.

“Hal inilah mencerminkan, bahwa belum maksimalnya proses penggalian dan eksplorasi potensi pajak dan retribusi yang sudah ditetapkan dengan perda. Yang belum dibentuk peraturan bupati sebagai petunjuk pelaksana detail,” tambahnya.

Setelah pembacaan pandangan akhir fraksi Kebangkitan Bangsa tersebut, rapat paripurna sempat diskor selama 30 menit lantaran memasuki waktu sholat maghrib, dan melakukan shalat berjemaah di Masjid Agung Sultan Abdullah yang berada di antara Kantor Bupati dan DPRD Lebong.

Setelah paripurna dilanjutkan kembali, giliran fraksi Gerakan Perjuangan Rakyat yang disampaikan Rama Chandra, memberikan catatan senada, agar memberikan penekanan pada sektor PAD agar lebih dioptimalkan lagi, termasuk juga dana bagi hasil dari provinsi untuk Kabupaten Lebong. 

“Kami berharap untuk secara kreatif semakin mampu mengoptimalkan pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah,” katanya.

Untuk mencegah kebocoran di sektor PAD, fraksi Gerakan Perjuangan Rakyat meminta agar dibentuk regulasi atau mekanisme yang jelas.

“Kami melihat dari pelaksanaan pengambilan pungutan ini perlu ditata kembali. Baik dari segi aturan pelaksanaannya ataupun di dalam media pungut, apakah itu berbentuk karcis atau perlengkapan sejenisnya,” ujarnya.

Rama Chandra juga meminta ketegasan pemerintah daerah dalam mengejar target dana bagi hasil dari provinsi.

“Terkait dana bagi hasil, kami meminta ketegasan dari pemerintah provinsi dan kabupaten. Target itu nanti berapa, dan dari target itu nanti kita minta agar terealisasi seratus persen. Termasuk pajak kendaran bermotor, pajak air permukaan dan sebagainya,” sampainya.

Bupati Lebong H.Rosjonsyah S.Ip M.Si menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi, kepada seluruh anggota dewan. Khususnya kepada Badan Anggaran yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Sehingga Raperda APBD Kabupaten Lebong TA 2020 itu dapat disetujui bersama. Kemudian, terhadap beberapa poin yang dikemukakan oleh masing-masing fraksi baik yang bersifat usulan, imbauan dan saran. Semua itu akan menjadi perhatian pihaknya dan akan ditindak lanjuti bersama OPD teknis.

“Pada dasarnya kami menerima setiap masukan dan catatan dari anggota dewan yang terhormat demi kebaikan kita semua. Harmonisasi antara eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, akan mempercepat pencapaian visi dan misi serta tujuan pembangunan bagi masyarakat,” ungkap Rosjonsyah.

Sementara itu, Ketua DPRD Lebong Calres Ronsen ditemui usai rapat paripurna berharap, dengan disahkan APBD Lebong TA 2020, maka pihaknya berharap dapat segera dilakukan pengajuan evaluasi ke Pemprov Bengkulu, agar selanjutnya dapat segera dilaksanakan semua program secara tepat waktunya.

“Saya yakin semua Fraksi-fraksi di DPRD Lebong sudah melakukan kajian dan puncaknya semuanya sepakat APBD Lebong TA 2020 disahkan, agar semakin cepat semakin bagus. Bukan hanya tepat waktu, tetapi kedepannya dalam realisasinya juga harus tepat guna,”demikian Carles. [Traaf]

 

Related Post

Leave a Reply