Upaya Penggantian BPD Tik Jeniak Mental

Senin, 27 Mei 2019 | 2:51 pm | 404 Views

BENGKULU SATU – Polemik adanya upaya penggantian BPD Desa Tik Jeniak Kecamatan Lebong Selatan tampaknya gagal dilakukan. Hal tersebut usai digelarnya rapat internal pejabat pemerintahan di jajaran pemerintah Kabupaten Lebong di ruang rapat Sekda, pada Senin (27/5/2019).

Rapat ini digelar lantaran adanya surat dari pihak BPD Desa Tik Jeniak kepada Camat Lebong Selatan tembusan Bupati Lebong, DPRd Lebong dan Dinas PMD-Sos Lebong tertanggal 29 Maret 2019 lalu, yang mana perihalnya memohon petunjuk dan arahan tentang keanggotaan BPD desa tersebut. Dalam surat tersebut 4 anggota BPD desa tersebut mempertanyakan adanya penggantian anggota BPD tanpa adanya musyawara dan surat pemberhentian dari Bupati selaku pemberi SK.

Setelah dilakukan kajian dan dengar pendapat, akhirnya diputuskan tidak ada revisi terhadap anggota BPD di desa tersebut. Susunan anggota BPD Desa Tik Jeniak tetap mengacu pada SK Bupati atau tetap dengan keanggotaan yang lama sesuai dengan SK Bupati nomor 385 tahun 2014, yakni Tri Naldi, Yusman, Sartoni, Damhir dan Mandahari dan hingga saat ini tidak ada alasan yang menguatkan untuk dilakukan revisi.

Seperti yang disampaikan Kepala Dinas PMD-Sos Reko Haryanto, S.Sos. M.Si. anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Cara pemilihan/penetapan anggota BPD dapat melalui pemilihan langsung, dipilih perwilayah kampung/dusun, atau dipilih secara musyawarah.

“Anggota BPD itu buka penunjukan atau selera kepala desa, tapi anggota BPD adalah utusan dari masyarakat desa sebagai wakil untuk menyampaikan aspirasinya di dalam berdesa, atau bisa juga dikatakan sebagai parlemennya desa,” papar Reko.

Dilanjutkan Reko, BPD disahkan oleh Bupati, begitupun pelantikannya dilakukan langsung oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati. Untuk itu BPD mempunyai posisi yang kuat, sertafungsi dan tugas yang sangat penting di dalam pemerintahan desa. Tapi bukan berati keanggotaan BPD tidak bisa direvisi ataupun dirombak, semua itu bisa saja dilakukan namun harus sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang ada.

“Untuk merevisi keanggotaan BPD itu syaratnya, diantaranya meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan dengan alasan yang kuat di antaranya terjerat hukum dan sudah ada keputusan tetap dari pengadilan,” jelasnya.

Sementara itu, Penjabat Sekdakab Lebong, Drs. Dalmuji Suranto, ketika dikonfirmasi menyampaikan, pertukaran ataupun revisi perangkat desa ataupun anggota BPD di pemerintahan desa itu merupakan hal yang biasa dan sah-sah saja, namun demikian harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada. Siapapun berhak menjadi perangkat desa atau anggota BPD selagi sesuai dengan spesifikasi dan peraturan yang berlaku.

“Ingin melakukan revisi ataupun perombakan perangkat desa ataupun anggota BPD, itu sah-sah saja, tapi harus tetap berpedoman pada peraturan yang ada, dan perlu diketahui perangkat desa dan BPD dibuat untuk membantu serta mengawasai kelancaran pemerintahan desa, bukannya untuk saling berdebat dan sikut-sikutan mencari posisi aman, apa pun itu tujuan kita tetap pada kemajuan bersama,” ujarnya.

Lanjut Dalmuji, dengan adanya perangkat desa dan BPD diharapkan dapat membantu dan mendukung roda pemerintahan desa, bukan malah sebaliknya.

“Semestinya seorang kepala desa itu bisa bekerjasama dengan perangkatnya dan anggota BPD di desanya untuk kemajuan bersama, jangan saling mencari kesalahan tapi saling bergandeng tangan, saling mendukung dalam kebaikan dan saling mengingatkan jika terjdi kekhilafan,”pungkasnya.

Perlu diketahui, sebelumnya mencuat pernyataan salah seorang warga Desa Tik Jeniak, Kecamatan Lebong Selatan, Lebong, Oscar Delahoya yang mengaku mewakili suara masyarakat Desa setempat, beliau menuding anggota BPD di Desa nya selama diangkat dan mendapatkan SK dinilai tidak bekerja sesuai dengan tupoksinya sebagaimana yang diamanahkan oleh peraturan dan perundang-undangan, diantaranya tidak pernah menjaring aspirasi warga desa dan tidak bersikap netral dalam berbagai masalah yang ada di desa.

Tidak hanya itu , Oscar juga mengancam warga akan melakukan aksi secara bersama-sama jika hal tersebut tidak ditanggapi. Menariknya lagi di Desa tersebut sudah terpampang papan merk BPD baru yang kabarnya ditunjuk oleh kepala desanya sendiri tanpa SK Bupati, dan hingga saat ini desa tersebut belum mengajukan untuk pencairan DD ADD tahap I tahun 2019 lantaran belum ditandatangani anggota BPD nya.

Rapat pun turut dihadiri Kepala Bidang PMD, Eko Budi Santoso, Camat Lebong Selatan Yasir Hadi Broto, Inspektur Inspektorat, Jauhari Candra, Kabag Hukum dan Kabag Pemerintahan Sekdakab Lebong. [Traaf]

Sumber : GoBengkulu.com

Related Post

Leave a Reply